SELATPANJANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM menghadiri acara pembahasan Roadmap Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2018-2019 dan Monitoring Pembangunan Listrik Pedesaan yang dilaksanakan PT PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Banyak masukan yang disampaikan Yulian Norwis saat itu.

Acara itu dilaksanakan di Ruang Bintan Lantai Ground Kantor PT PLN Wilayah Riau dan Kepri di Pekanbaru, Selasa (2/5/2017).

Hadir dalam acara tersebut selain PLN area Rengat, PLN UPPK Riau, Distamben Provinsi Riau dan seluruh kabupaten kota khususnya OPD yang menangani listrik di daerah pasca pelimpahan kewenangan listrik ke provinsi. Pada acara tersebut Pemkab Meranti langsung dihadiri oleh Sekda Kabupaten Meranti Julian Norwis SE MM didampingi Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Agusyanto Bakar SSos MSi dan Kasubbag SDA Darwis SSTP MSi.

Dalam kegiatan itu, banyak hal yang di sampaikan oleh Yulian Norwis menyangkut kritik konstruktifnya terhadap Distamben Provinsi Riau. Kata Icut, provinsi harusnya sudah siap mengenai data desa yang akan dialiri listrik seiring dengan pelimpahan kewenangan tentang listrik sesuai UU 23 tahun 2014. Sebab, dengan diberlakukannya UU tersebut daerah hanya menangani listrik perkotaan dan pembangunan pembangkit listrik oleh investor yang menanamkan investasi energi terbarukan di daerah.

Dengan begitu, kata Icut, kewenangan listrik desa menjadi kewenangan provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dalam konteks ini tentu harus didukung data yang valid. "Logikanya sederhana, bagaimana program listrik desa dapat optimal, bila validitas data mengenai desa yang belum dialiri listrik dari tiap kabupaten kota kita tidak punya," kata Yulian Norwis.

Disamping itu Sekda meranti juga mengatakan, mengingat kewenangan kabupaten kota tentang listrik tidak dibahas secara komprehensif dan holistik dalam UU 23 tahun 2014, maka Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus memberikan batasan kewenangan. Mana saja yang boleh dan tidak bolah dilaksankan oleh daerah agar tidak terjadi kebingungan. Termasuk masalah aset, personel (ASN) dan lain sebagainya.

Pada kesempatan itu juga, Sekda Icut memaparkan tentang kontribusi yang dilakukan pemda menyangkut peningkatan rasio elektrifikasi di Meranti. Selain program listrik desa melalui penyediaan mesin genset hingga beroperasinya PLTMG Bagan Melibur yang merupakan terobosan Pemda dengan memanfaatkan energi alternatif bagi penyediaan listrik murah untuk rakyat.

Pengoperasian PLTMG tidak saja meningkatkan dan memperluas jaringan PLN, tetapi menunjukkan sinergis kerjasama antara Pemda dengan perusahaan plat merah yang mengurus masalah listrik itu. Sekda juga mengapresiasi sikap PLN yang kedepannya akan melakukan cros check terkait validitas data desa yang akan dialiri listrik dengan menggndeng perguruan tinggi. Menurut Icut ini merupakan langkah yang tepat, karena krisis listrik yang melanda Indonesia, selain disebabkan karena kurangnya pasokan listrik dan distribusi listrik yang tidak merata untuk tidak mengatakn tidak adil. Berdasarkan data desa berlistrik di provinsi Riau per 31 Desember 2016, rasio elektrifikasi di Meranti telah mencapai 77 persen.

Progres rasio elektrifikasi ini tentu tidak lepas dari beberapa kebijkan Pemkab Meranti menyangkut program listrik desa yang telah dilakukan selama ini. Dalam konteks ini, tidak berlebihan bila dikatakan program Meranti terang benderang bukanlah isapan jempol belaka. Selanjutnya Sekda juga mengucapkan trimakasih kepada PLN karena dari hasil rekap pembangunan jaringan listrik desa Provinsi Riau tahun 2017.

Beberapa desa di Kabupaten Meranti akan dialiri listrik diantaranya Tebun, Repan, Penyagun, Selatakar, Mengkikip, Tanjungperanap, Tanjung Darul Takzim, Nipah Sendanu, Sendanu Darul Ikhsan, Tanjungsari, Sungai Tohor dan Sungai Tohor Baru.

Dengan nada serius Icut meminta untuk kedepannya alokasi listrik untuk desa di Kabupaten Meranti untuk lebih ditingkatkan kuantitasnya karena hal itu merupakn urgensitas mendesak di kab meranti. ***