
PEKANBARU – Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi penurunan APBD dan PAD pada tahun anggaran 2025 adalah dengan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen. Kebijakan yang diambil Plt Gubernur Riau SF Hariyanto ini, menurut Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri SH MSi, merupakan konsekuensi dari lemahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan PAD.
“Menurut saya, ini merupakan bentuk koreksi ke dalam oleh Pak Gubernur. Tidak tercapainya proyeksi APBD 2025 sebagaimana yang kita rencanakan disebabkan oleh lemahnya kinerja aparatur, yang tentu menjadi bagian dari jajaran di bawah Plt Gubernur sendiri,” ujar Edi Basri, Senin (24/11/2025).
Dengan adanya pemotongan TPP tersebut, politisi Fraksi Gerindra itu berharap muncul kesadaran kolektif bahwa peningkatan kinerja adalah keharusan. Ia menegaskan, tunjangan kinerja hanya akan diberikan jika capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan.
“Jika tidak, tentu ada konsekuensinya. Maka menurut saya, kebijakan ini adalah bentuk evaluasi dan koreksi ke dalam agar semua pihak bertanggung jawab terhadap tidak tercapainya proyeksi APBD 2025. Ketika terjadi kekurangan anggaran, maka kebijakan yang diambil harus dilakukan baik ke dalam maupun ke luar,” tambahnya.
Selain persoalan kinerja OPD, Edi Basri juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan PAD tahun 2026.
“Saat rapat dengan Bapenda untuk melihat gambaran proyeksi PAD 2026, kita belum bisa memastikannya secara utuh. Dari hasil rapat dengan BUMD, proyeksi dividen tahun 2026 masih sangat stagnan dan belum menunjukkan perkembangan berarti,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi BUMD PT SPR beserta anak perusahaannya yang dinilai perlu melakukan banyak pembenahan internal. Menurutnya, direksi baru masih harus menghadapi berbagai persoalan, termasuk transisi manajemen di area duta dan pembenahan anak perusahaan yang sebelumnya justru terabaikan akibat direksinya mengundurkan diri karena gagal mencapai target evaluasi.
“Prediksi APBD 2026 pun tidak jauh berbeda dengan APBD 2025. Pencapaian APBD 2025 sendiri masih belum sesuai dengan target awal sebesar Rp9,4 triliun. Insya Allah angkanya tidak berubah, namun realisasi APBD 2025 diperkirakan hanya berada pada kisaran Rp8,2 sampai Rp8,3 triliun,” tutupnya. ***