YOGYAKARTA – Definisi fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dinilai terlalu umum dan tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat miskin di berbagai daerah. Hal ini menjadi perhatian serius Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kini tengah mempersiapkan usulan revisi terhadap regulasi tersebut.

Anggota DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, menegaskan bahwa ketidaktepatan definisi menyebabkan banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan kerap tidak terjangkau oleh program perlindungan sosial yang ada.

“Masih banyak program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Salah satu penyebabnya adalah definisi fakir miskin yang tidak akurat dan tidak aplikatif,” tegas Syahrul dalam acara Dialog Pembangunan dan Kewirausahaan Sosial di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Acara tersebut mengangkat tema “Membangun Konektifitas dan Infrastruktur untuk Mendorong Kewirausahaan dan Mengentaskan Kemiskinan di Wilayah Tertinggal”, dan dihadiri oleh mahasiswa serta sejumlah akademisi.

Syahrul menyatakan bahwa Fraksi PKS akan segera mengajukan hak inisiatif untuk merevisi UU tersebut agar definisi fakir miskin lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya, definisi saat ini terlalu kaku dan tidak memperhitungkan faktor geografis, sosial, dan ekonomi lokal.

“Terkait cara penanganan fakir dan miskin, setiap daerah punya kekhususan, dan disinilah persoalan tiap daerah itu nanti kita perjuangkan pada draft revisi undang-undang fakir miskin tersebut,” jelasnya.

Rencana revisi juga mencakup penyempurnaan sistem pendataan melalui data terpadu, peningkatan transparansi dalam distribusi bantuan, serta integrasi antara kebijakan pusat dan daerah.

“Negara tidak boleh hadir setengah hati. Revisi ini adalah bentuk keseriusan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin secara riil dan berkelanjutan,” sambung Syahrul.

Usulan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, yang menilai pentingnya pembaruan definisi sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih adil dan terukur. ***