PEKANBARU - Menurut Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi, konsep pembangunan berkelanjutan yang diyakini sejak lama di Indonesia ternyata dapat dibantah melalui degrowth (pendekatan baru lingkungan dengan mengurangi dan menghilangkan pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumberdaya alam).

Katanya, konsep pembangunan berkanjutan yang mencoba menyatukan pertumbuhan ekonomi-ekosistem-sosial budaya ternyata mengakibatkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman, reduksi sosial budaya dan nilai ekonomi (pajak) yang tidak berimbas pada masyarakat bawah.

Akhir-akhir ini beberapa negara di dunia seperti Prancis, Switzerland dan Auckland sudah memakai konsep De-Growth Dengan pendekatan itu, negara tidak lagi tergantung dari industri ekstraktif yang merusak lingkungan dengan biaya pemulihan yang menguras APBN/ APBD. Melainkan menggali nilai kearifan ekologis, modal sosial sehingga jurang kaya-miskin (sosial justice) teratasi

"Saya pikir, DPR RI melalui Komisi IV dan Komisi IX harus mendalami De-Growth ini. Lalu lontarkan ke Menteri Siti Nurbaya dan Menteri Airlangga Hartarto, dan Menteri Ignasius Jonan," kata Kepala Bidang Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu

"Silahkan dielaborasi lebih jauh oleh tim ketiga kementerian tersebut," tambah Elviriadi.

Tanpa itu, katanya lagi, pemerintah Indonesia hanya melakukan langkah parsial, tidak berpengaruh banyak bagi mengatasi akibat-akibat perubahan iklim dan kemiskinan pribumi yang bergantung pada kekayaan hutan tersisa.

Kendati demikian, diakui dosen Pertanian UIN Suska itu, tidak mudah bagi DPR RI mengubah paradigma pembangunan yang sudah telanjur mendewakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, sebagai wakil rakyat yang cepat membaca aspirasi masyarakat, visi De-Growth harus dipenetrasikan dalam rencana pembangunan nasional ke depan.

"Pembangunan berkelanjutan telah kandas. Mana mungkin ekonomi eksploitatif berbasis industri disatukan dengan etnoekologis masyarakat lokal. Ini jelas konyol sejak awal," kritik Pendiri Gerakan Masa Depan Indonesia (GMDI) itu.

Elv menambahkan, walau bagaimana pun upaya serius KLHK di bawah komando Siti Nurbaya patut diapresiasi. Yang tak kunjung muncul, adalah grand design politik ekologi dari presiden Jokowi dan DPR RI.

"Wah, kita memang tak punya platform nasional soal yang begituan. Makanya saya tawarkan De-Growth itu agar dipelajari dan diwacanakan para wakil rakyat di Senayan," tandas anak jati Kabupaten Meranti yang suka gundul demi nasib hutan Riau itu di akhir bincang-bincang. ***