PEKANBARU, GORIAU.COM - Bebasnya kendaraan bertonase lebih melintasi ruas-ruas jalan di Riau telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Di sisi lain, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Riau tak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, akibatnya, jalan umum yang seharusnya lebih banyak dilewati kendaraan kecil justu dihiasi oleh truk-truk besar yang bertonase melebihi ketentuan.

''Banyaknya kendaraan bertonase lebih, hilir mudik di daerah ini, membuktikan bahwa Dinas Perhubungan Riau tidak bekerja dengan dengan baik,' ujar Ketua Umum Ketua LSM Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSK3) RI, Ir Ganda Mora, Kamis (6/6/2013).

Dinas Perhubungan Riau tidak mampu menegakkan disiplin anggotanya di lapangan sehingga menyebabkan kendaraan besar bebas menggunakan jalan umum. ''Apa gunanya ada pos-pos perhubungan, kalau ternyata kendaraan bertonase lebih, ternyata dengan tenang melintasi jalan-jalan di Riau, bukan hanya di kabupaten, bahkan kendaraan ini juga sering masuk ke dalam kota,'' tambahnya.

Ganda mengatakan, perbaikan ruas jalan yang rusak terus dilakukanya Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai instansi terkait dengan menganggarkan dana di APBD. Baik itu perawatan atau perbaikan jalan yang rusak. Tapi kenyataanya kerusakan jalan tetap terjadi yang disebabkan truk-truk bertonse lebih.

''Tentunya, ini menjadi tanda tanya kerusakan jalan terus saja terjadi. Setelah ditilik kebelakang, ternyatakan Dishub sebagai instansi terkait tidak maksimal mengawasi atau menindak truk-truk yang bertonase lebih sehingga kerusakan jalan tetap terjadi kendatipun diperbaiki,'' sebutnya.Ganda mencontohkan, truk-truk yang melintas di sejumlah ruas jalan itu dengan tonase lebih dan tidak sesuai golongan (klass) dilewati, tentu kerusakan akan jalan tetap terjadi. Mestinya, Dishub selaku instansi terkait juga ikut serta mengantisipasi kerusakan jalan itu dengan cara melakukan razia kendaraan.

Dikesempatan itu Ganda meminta DPRD Riau sebagai lembaga penyampaian aspirasi masyarakat, sudah seharusnya bersikap dengan memanggil hearing Dishub dan PU Riau. Tentunya dengan 'mendudukan' kedua instansi pemerintah ini untuk saling koordinasi. Karena bagaimanapun, Dishub harus juga ikut bertanggungjawab.

''Saya bukan membela atau membenarkan Dinas PU sebagai instansi yang menangani permasalahan jalan. Cuma disinikan diketahui, saban tahun anggaran itu melalui APBD terus dianggarkan dana perbaikan dan pembangunan jalan. Tapi jika Dishub tidak peduli, tentu kerusakan jalan masih tetap menyedot APBD,'' sebutnya. (rdi)