BENGKALIS–Kementerian PUPR melalui Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya (Dit AM-DJCK) melakukan verifikasi hibah kerjasama program pengembangan dan peningkatan air bersih di Bengkalis. Progam ini merupakan kerjasama bilateral antara Pemerintah RI dan Jepang melalui JICA Partnership Program (JPP) dengan lokus kegiatan berada di Bengkalis.

Tim verifikasi dari Kementerian PUPR diketuai Sri Endah Nurwidjayati. Ikut serta dari Ditjen CK Kementerian PUPR Tiara, Etika NS dan Indah Melinda. Kemudian ikut mendampingi Clara A Pritania, Dicky Prasetyo dan Hamdani dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau.

Kedatangan mereka diterima Kepala Bappeda Bengkalis diwakili Kepala Bidang Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE) M Firdaus bertempat di aula rapat lantai I Bappeda, Selasa (8/6/2021).

Turut hadir saat pertemuan tersebut para pejabat dari Bengkalis maupun PDAM yang pernah mengikuti program pengembangan dan peningkatan air bersih ke Jepang. Diantara mereka adalah Tarmizi (saat ini menjabat Kadis Tanaman Pangan Holtikultra dan Peternakan), Syahrudin (Kabid di Disbun), Irawadi (Epidemiologi Madya), Mira Aprianti (DLH), Abel Iqbal, Nasrun dan Hilman TA dari PDAM Bengkalis.

Dalam pertemuan tersebut tim verifikasi dari Kementerian PUPR ini menanyakan seputar pelaksanaan program tersebut di Bengkalis, bagaimana realisasinya, apa saja yang sudah dilakukan, termasuk peralatan yang sudah dihibahkan ke Bengkalis. Tim dari Kementerian PUPR ini juga penasaran bagaimana ceritanya Bengkalis bisa mendapatkan program pengembangan dan peningkatan air bersih melaui kerjasama dengan JICA.

Menanggapi beberapa pertanyaan dari tim verifikasi, Syahrudin secara garis besar menjelaskan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan, rekomendasi yang telah dilaksanakan dan kendala-kendala yang dihadapi Bengkalis. Menurut mantan Kabid IPW Bappeda Bengkalis ini, tidak semua rekomendasi sebagaimana diharapkan JICA bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran dan juga infrastruktur pendukung.

Abel Iqbal menambahkan salah satu rekomendasi dari kerja sama tersebut adalah penggunaan PAC (Poly Aluminium Chloride) sebagai bahan baku penjernih air. Namun PAC biayanya tinggi dan belum tentu cocok dengan kualitas air baku di Bengkalis.

“Walaupun sudah pakai PAC, kita tetap masing menggunakan Aluminium,” ujar Abel seraya menambahkan sementara untuk saat ini saja, biaya operasional PDAM di Kabupaten Bengkalis masih disubsidi.

Terpisah Kabid PPE Bappeda Bengkalis, M Firdaus usai acara mengatakan kalau tim verifikasi dari Kementerian PUPR ingin mencocokkan laporan hibah kerja sama dengan JICA dalam program pengembangan air bersih tersebut.

“Kerja sama ini kan antara Jepang dengan Pemerintah Indonesia, dan proyek kegiatannya ada di Bengkalis. Itu sebabnya mereka datang ke sini,” ujarnya.

Terkait kerjasama dengan JICA tersebut, Firdaus mengatakan awalnya JICA dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bekerjasama menyusun master plan lingkungan hidup Bengkalis. Selesai pada tahap kerjasama pertama, JICA dan Pemerintah Bengkalis memperpanjang kerjasama.

"Dalam tiga tahun 2016-2019 dilanjutkan kerjasama pada tahap dua. Kita fokus satu bidang yaitu air bersih dimana sasarannya adalah PDAM. Sifat kerjasama mereka ini lebih pada manajemen pengelolaan, tata pengelolaan, peningkatan kapasitas dan SDM," ujar Firdaus.***