PEKANBARU – Meski Provinsi Riau dikenal sebagai daerah lumbung minyak, tapi rakyatnya sejak beberapa hari terakhir hingga hari ini terpaksa harus mengantre berjam-jam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi mendapatkan seliter dua liter minyak. Ekonom senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menyebut kondisi ini sudah menjadi 'menu harian' yang menyiksa masyarakat.

"Antrean panjang kendaraan di SPBU, di Riau, itu bukan lagi pemandangan baru, tapi sudah macam "menu harian" yang menyiksa warga. Padahal kita tahu sendiri, Riau itu lumbung minyak, tapi rakyatnya malah tepos harus mengantre berjam-jam cuma buat isi BBM," kata Dahlan kepada GoRiau, Minggu (3/5/2026) sore.

Menurut Dahlan, yang harus dilakukan saat ini adalah menerapkan sistem digitalisasi dan integritas produksi yang harus berjalan seiiring. Kata Dahlan, ketika digitalisasi dan integritas produksi sudah berjalan seiring, barulah ketahanan energi kita bisa tegak berdiri.

Dipaparkannya, fenomena kelangkaan BBM beberapa hari terakhir ini secara ilmiah menunjukkan adanya ketimpangan antara suplai dan permintaan (supply and demand imbalance) yang diperparah oleh sistem distribusi yang kurang transparan dan tidak efisien di tingkat hilir.

"Masalah antrean ini sebenarnya adalah tampilan dari masalah besar yang sebelum-sebelumnya, ketidaksiapan infrastruktur kilang dan rantai pasok yang sering terganggu. Kalau kilang kita macam di Dumai saja sering terbakar dan proyek RDMP-nya stuck di tahap studi, ya otomatis pasokan ke daerah kita jadi gampang goyang. Satu kilang bermasalah, satu provinsi bisa meriang kekurangan solar atau pertalite," kata Dahlan.

Dikatakannya, solusi digital adalah langkah yang sangat logis dan konkret untuk memetakan kondisi riil di lapangan secara real-time. Dengan aplikasi, masyarakat tidak perlu lagi "main tebak-tebakan" atau keliling-keliling habis bensin cuma untuk mencari SPBU yang buka. Secara ilmiah, digitalisasi monitoring ini, kata Dahlan, akan menciptakan transparansi data dan membantu pemerintah serta Pertamina dalam melakukan pengawasan distribusi agar tepat sasaran dan meminimalisir penimbunan.

"Secara teknis, sistem monitoring digital memang bisa mengurangi kepanikan pembeli (panic buying) dan mengefisiensikan waktu antrean, tapi dia gak bisa menambah volume BBM kalau produksinya memang macet di hulu. Jadi, rekomendasi aplikasi ini harus kita dukung sebagai alat kontrol sosial dan manajerial, supaya distribusi yang terbatas itu setidaknya bisa merata dan gak dimainkan oleh oknum-oknum yang mau cari untung di tengah kesusahan orang," tandas Dahlan.

Dia menegaskan, digitalisasi di SPBU di Riau harus dibarengi dengan integritas aset (asset integrity) di kilang-kilang Pertamina. Pola kebakaran yang kita bahas di Dumai, Cilacap, dan Balikpapan beberapa waktu lalu itu adalah ancaman nyata bagi keberhasilan aplikasi digital apa pun. Teknologi monitoring di hilir akan jadi sia-sia kalau di hulunya masih ada kegagalan manajemen risiko yang menyebabkan produksi terhenti mendadak gara-gara api.

Tuntut Pertamina Berbenah

"Kita tetap harus menuntut Pertamina untuk berbenah total pada infrastruktur kilangnya. Digitalisasi dan integritas produksi harus jalan seiring, barulah ketahanan energi bisa tegak berdiri," ujarnya.

Upaya jangka pendek mengatasi kelangkaan BBM saat ini, menurut Dahlan, diperlukan langkah teknis yang cepat dan terukur. Pertamina harus menjadwal ulang distribusi BBM agar SPBU di jalur utama logistik dan transportasi tidak kehabisan stok.

Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi juga harus diperketat. Menurut Dahlan, dalam situasi seperti ini, potensi penyelewengan selalu ada, seperti penimbunan, penjualan kembali di harga lebih tinggi, atau pengalihan pasokan ke pihak yang tidak berhak.

"Solusi tidak cukup hanya itu. Ke depannya, sistem energi dan transportasi perlu dibenahi, termasuk penataan sebaran SPBU, penguatan transportasi publik, serta dorongan penggunaan kendaraan hemat energi dan elektrifikasi armada," jelas Dahlan. ***