PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau tancap gas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Senin (2/2/2026). Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi perdana bagi Ninno Wastikasari yang baru menjabat sepekan sebagai Kepala Bapenda Riau.

Anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Andi Darma Taufik, menegaskan pentingnya revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan. Langkah ini dinilai mendesak sebagai upaya mengatasi defisit anggaran dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Semangat kita semua sama, yakni semangat baru untuk mengatasi defisit dan meningkatkan PAD Riau. Kita harus berpikir keras agar pembangunan infrastruktur di daerah tetap berjalan maksimal di tengah tantangan anggaran yang ada," ujar Andi Darma Taufik.

Salah satu inovasi yang mencuat dalam rapat tersebut adalah pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk setiap batang sawit milik perusahaan. Skema yang diadopsi dari Sumatera Barat ini memproyeksikan tarif Rp1.700 per batang. Dengan asumsi 100 batang pohon per hektare, potensi penerimaan daerah dari sektor ini diprediksi mampu menembus angka Rp500 miliar.

Andi menekankan bahwa aturan ini bersifat selektif dan berkeadilan. Target pajak adalah korporasi besar yang melakukan pemanfaatan air secara masif dalam operasionalnya, sehingga tidak akan membebani masyarakat atau petani kecil.

"Untuk Provinsi Riau memang belum kita hitung secara spesifik, tapi angkanya pasti tidak jauh berbeda. Dan ini hanya akan diberlakukan pada perusahaan, bukan pada masyarakat," tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Selain pajak air, Pansus juga tengah menyisir potensi lain mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, retribusi daerah, hingga dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Andi mengingatkan bahwa peran DPRD adalah memberikan payung regulasi dan dorongan kebijakan, sementara eksekusi teknis berada sepenuhnya di tangan pemerintah daerah.

Ia pun menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan Ninno Wastikasari di Bapenda Riau. Dengan komposisi APBD Riau yang saat ini ditopang 55 persen oleh PAD, sinergi tim yang solid sangat diperlukan untuk mengejar potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. ***