PEKANBARU - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengunjungi Provinsi Riau dalam agenda sosialiasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022.

Wakil Ketua Baleg yang juga Anggota DPR RI Dapil 2, Abdul Wahid, mengatakan kunjungan ini dimaksudkan agar mendapat masukan dari Pemprov Riau, Forkompimda, Akademisi, Tokoh Masyarakat Riau terhadap 40 RUU yang masuk Prolegnas tahun 2022

Baca juga:  Perjuangan CPO Masuk HKPD, Begini Harapan DPRD Riau

Baca juga:  Abdul Wahid: DBH Kelapa Sawit Masih Samar-samar

"Judulnya memang sosialisasi Prolegnas, tetapi substansinya kita menggali masukan-masukan, terutama hari ini bersama pemerintah provinsi riau dan unsur masyarakat," ujar Wahid, Rabu (9/2/2022).

Dikatakan Wahid, di Prolegnas tahun 2022 ini terdapat sejumlah RUU yang sangat berkaitan dengan masyarakat di Provinsi Riau. Diantaranya, UU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang baru disahkan 5 januari lalu, RUU Provinsi Riau, dan beberapa RUU lainnya.

Ditambahkan wahid, saat dirinya ditugaskan ke Komisi XI oleh fraksi, ia masuk dalam Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU tentang HKPD, saat itulah kesempatan mendorong kepentingan Riau bisa terakomodir.

"Saya pertengahan 2021 ditugaskan fraksi pindah ke Komisi XI untuk mengawal Panja RUU HKPD, tentu mendapat kesempatan dapat mendorong hajat masyarakat Riau memperoleh DBH yang layak, terutama dari sektor sawit," ungkap politisi PKB ini.

Hasilnya, setelah rangkaian pembahasan yang alot di Panja komisi XI itu, Provinsi Riau mendapatkan DBH dari sektor sawit, tanggal 5 januari lalu disahkan dan di undangkan menjadi UU No 1 Tahun 2022

"Dalam pasal 123 ayat (1) UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD dinyatakan, bahwa selain DBH sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainya. Kemudian, dalam penjelasan Pasal 123 ayat (1) berbunyi, jenis DBH lainya antara lain dapat berupa bagi hasil yang terkait dengan sektor perkebunan sawit," terangnya.

Wahid juga menegaskan untuk terus mengawal RUU Provinsi Riau agar kekhususan Riau yang lainnya dapat terakomodir.

"Tahun 2022 ini kita siap menuntaskan pembahasan terhadap RUU perioritas lainnya, termasuk RUU Provinsi Riau, semoga dapat mengakomodir kekhususan Riau yang menjadi hak dan kebanggaan masyarakat Riau," tutupnya. ***