PEKANBARU - Pengamat Kebijakan Publik, Khairul Amri S.Sos, M.Si menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dinilainya tidak serius dalam menangani persoalan Covid-19, akibatnya terjadi ledakan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dikatakan Khairul, sejak dulu dirinya selalu mengingatkan Pemko Pekanbaru untuk mengevaluasi cuti panjang Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru, M Noer. M Noer sendiri mengajukan cuti usai 'dilengserkan' dari jabatan Sekretaris Kota (Sekko).

"Jangan hanya karena hak satu orang (Kadiskes), lalu mengabaikan keselamatan publik yang lain. Walikota malah menjawab kalau formasi yang ada di Dinas Kesehatan masih cukup untuk mengatasinya," katanya kepada GoRiau.com, Sabtu (12/9/2020). 

Apa yang disampaikan Walikota itu, lanjut Khairul, berdampak pada meningkatnya angka kasus Covid-19. Bahkan sudah banyak yang kehilangan nyawa akibat ketidakseriusan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Apa tidak malu oknum kepala dinas kesehatan tersebut? Dimana nurani Walikota ? Saran saya jikapun walikota Pekanbaru tetap ingin mempertahankan Kadiskes tersebut agar tetap menjabat, pindahkan ke dinas yang lain, sehingga kepala dinas kesehatan bisa di isi oleh orang yang mau dan bisa bekerja. Jangan malah mengenyampingkan kepentingan publik atau masyarakat banyak," jelasnya.

Tak hanya dari kenaikan kasus saja, ada masalah-masalah lain yang harusnya menjadi tanggungjawab Kadiskes, mulai dari tenaga kesehatan yang bertumbangan, keluarga-keluarga tenaga kesehatan yang juga sudah positif, ruangan rumah sakit yang sudah penuh, beberapa puskesmas yang sudah tutup.

"Persoalan-persoalan seperti ini harusnya sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh Pemko. Harus tunggu apalagi supaya mau serius bekerja mengatasi masalah Covid-19 di Kota Pekanbaru saat ini? Jangan disimpan nuraninya," tegasnya.

Pemko, sambungnya, bisa melihat bagaimana daerah lain berjibaku, bekerja keras mengevaluasi setiap kebijakan, lalu di formulasikan lagi untuk mencari solusi konkrit mencegah penyebaran virus Corona ini.

"Persoalan Covid-19 ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya solutif dan komprehensif," tutupnya.***