PEKANBARU, GORIAU.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Media, Riau Media Watch (RMW), Drs. Wahyudi El Panggabean meminta Polresta Pekanbaru segera membebaskan Herianto Marhamin (45), wartawan dan salah seorang unsur pimpinan di Riau Pos Grup karena dalih penangkapan dan penahananya tidak terindikasi dalam ranah delik pidana sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP jo 335 KUHP. Yakni, pemerasan dengan ancaman kekerasan.

''Kasus ini lebih bersifat jurnalisme ketimbang unsur pidana,'' jelas Wahyudi yang juga staf pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau (FKIP - UIR), Jumat (31/5/2013).

Menurut Wahyudi, situasi yang melatari kasus Herianto perlu ditelaah seksama dari sudut pandang otoritas undang-undang yang mengatur tentang pers, karena persoalan ini sesungguhnya menyangkut kepentingan hak jawab yang mesti dipenuhi pihak media yang memberitakan tempat hiburan yang perizinannya diduga telah jatuh tempo.

Untuk kepentingan pemberitaan itulah kata Wahyudi, Herianto kemudian dimintai bantuan oleh pihak yang diberitakan. Lantas, terjadi negosiasi dana yang konon untuk kepentingan pihak media yang memberitakan dengan nilai final Rp75 juta. ''Saat dana Rp7,5 juta yang disebut DP (down payment) diletakkan, tiba-tiba polisi langsung menangkap Herianto dengan tuduhan pemerasan. Ini memang agak aneh,'' katanya.

Hal yang lain yang membuat kasus ini agak janggal, justru unsur ''pemerasan'' yang menjadi dasar polisi menangkap kemudian menahan Herianto sejak Kamis (23/5/2013). Kejanggalan itu bisa terlihat dari unsur ''korban'' yakni MH yang tidak lain adalah teman Herianto sendiri. ''Lucu juga Herianto memeras teman sendiri 'kan?'' tanyanya. Kejanggalan lain juga terbaca dari pihak yang mengatur dan mengkondisikan pertemuan. Ternyata, yang mengatur pertemuan bukan dari pihak pelaku. ''Justru MH yang mengajak Herianto bertemu. Menurut Herianto begitu,'' kata Wahyudi.

Wahyudi menilai, ada faktor keterburu-buruan polisi melakukan penangkapan serta menuduh Herianto melakukan pemerasan walau sesungguhnya jika unsur pidana ''dipaksakan'' kasus ini lebih bernuansa upaya penyuapan. ''Yang juga aneh, kalau memang menyangkut berita kenapa tidak berupaya menggunakan hak jawab. Artinya, redaksi yang disurati atau didatangi langsung oleh pihak yang diberitakan. Begitu aturan mainnya,'' kata Wahyudi. ''Jadi, saya melihat peristiwa ini merupakan suatu kebencian pribadi yang dipaksakan sebagai tindak pidana,'' katanya.

Saat ditanya apa upaya yang harus dilakukan? Wahyudi meminta Polresta Pekanbaru segera membebaskan Herianto. Kalau pihak Polresta, kata Wahyudi, tidak berkenan, sebaiknya kuasa hukum Herianto segera menempuh jalur hukum. Dasar hukum penangkapan dan penahanan Herianto harus diuji di depan hukum. Yakni mengajukan gugatan pra-periadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik dalam menggunakan haknya: menangkap dan menahan Herianto. JIka polisi ternyata tidak meiliki bukti yang cukup, Herianto harus bebas demi hukum ''Hak untuk itu diatur oleh KUHAP!'' tandasnya. (nti)