TELUKKUANTAN - Para kepala sekolah di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau diingatkan supaya tidak melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap siswa. Sebab, melakukan Pungli merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal itu disampaikan Revendra, SH, Kasi Intel Kejari Kuansing saat Kegiatan Sosialisasi Pungutan Liar yang ditaja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kuansing, Rabu (17/5/2017) pagi di Aula SMPN 6 Telukkuantan.

"Pungutan liar itu tidak memiliki landasan hukum, dimana adanya pungutan kepada siswà tanpa ada kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua murid," ujar Revendra yang saat ini juga menjabat Pelaksana Harian (Plh) Kajari Kuansing.

Sebagai lembaga negara, Kejari Kuansing siap memberikan bantuan kepada pihak sekolah, sehingga tak terjebak pada praktik pungli.

"Apabila Kepsek atau komite sekolah mau mengadakan kegiatan dan perlu biaya untuk itu, Kejaksaan RI membuka ruang utk dapat melakukan pembahasan bersama. Untuk itu pemohon dapat melayangkan surat utk diskusi atau meminta pendapat hukum," papar Revendra.

Untuk masyarakat, kata Revendra, jika melihat praktik Pungli, bisa melaporkan ke Kejari Kuansing. Laporan tersebut bisa dilakukan secara langsung dan bisa juga dilakukan secara tak langsung.

"Bisa mengirim surat kepada kami. Nanti, akan kami tindaklanjuti," kata Revendra.

Praktik pungli melanggar pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Namun, menurut Jaksa Agung Prasetyo, pelaku pungli bisa dijerat dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dimana, Pungli bisa dikatakan sebagai korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 e dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.***