
SELATPANJANG - Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau diminta untuk tidak menutup kantor desanya dan diminta agar tetap menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.
Imbauan itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kepulauan Meranti, Sukirno dalam sepucuk surat edaran menyusul adanya rencana sejumlah kades yang akan menutup kantor desa.
"Untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan roda pemerintahan, maka pemerintah desa dilarang melakukan penutupan kantor desa," demikian isi surat yang diteken Sukirno.
Terpisah, Kades Tanjung Pisang, Seliyanto mengaku telah mengetahui adanya rencana penutupan kantor desa oleh sejumlah kades di kabupaten termuda di Riau, namun ia mengaku aktivitas di kantornya masih berjalan seperti biasanya.
"Untuk saat ini di kantor desa kita masih tetap masuk dan pelayanan berjalan seperti biasanya. Namun kita juga tidak bisa melarang jika mereka tidak mau masuk atau libur nantinya," ujar Seli saat dihubungi GoRiau.com, Jumat (24/3/2023) siang.
Hal yang sama juga diakui Kades Mengkirau, Toha bahwa pihaknya masih tetap ngantor dan pelayanan masih berjalan seperti mana biasanya.
"Iya kita juga masih tetap masuk kantor, hanya saja tidak bisa menjamin kedepannya bagaimana jika ADD nya tidak juga dicairkan," ucap Toha.
Sebelumnya, sejumlah kades di Kepulauan Meranti mengancam segera menutup kantor desa. Ancaman ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah karena belum menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD). Gaji para kades dan perangkat desa juga belum dibayarkan selama 3 bulan.
Ancaman penutupan kantor salah satunya disuarakan oleh Kades Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sugianto. Melalui akun media sosial facebook miliknya, Sugianto berencana akan menutup kantor desa yang dipimpinnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
"Kami Akan Tutup Kantor Desa Sampai Batas Waktu Yg Belum Ditentukan," tulisnya pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. ***