BENGKALIS - Agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis berjalan bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, Bupati Bengkalis menghimbau seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah maupun Kepala Desa (Kades) supaya tidak sungkan untuk minta pendampingan kepada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Imbauan tersebut disampaikan Bupati Amril Mukminin saat membuka Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (19/4/2017).

"Manfaatkan keberadaan TP4D, sebagai tempat untuk berkonsultasi atau pendampingan, sehingga tidak muncul keragu-raguan dan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan," ujarnya.

Khusus untuk Kades, Amril juga mengingatkan agar keuangan desa dikelola secara baik, mengingat saat ini anggaran yang dikelola desa di Kabupaten Bengkalis sangat besar, baik itu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Provinsi Riau maupun dari Pusat. Sebab dikatakan Amril, jika tidak dikelola secara baik, tidak mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efesien, bisa berimplikasi hukum pada masa mendatang.

"Oleh karena itu, kami senantiasa mengingatkan dan mengajak seluruh Kades, agar hati-hati dalam memanfaatkan anggaran yang dikelola. Harapan kita tentunya, agar setiap satu rupiah dana tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Negeri Junjungan ini," harap eks Kades Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini.

Terkait keberadaan TP4D, diakui Amril, bahwa lewat sosialsiasi yang gencar dilakukan TP4D Kabupaten Bengkalis, bahkan sampai ke desa-desa, aparatur pemerintahan di daerah ini memperoleh pencerahan dan pemahaman, serta keraguan dan kekhawatiran dalam melaksanakan yang dahulunya muncul, kian hari semakin berkurang.

"Salah satu dampak positif pendampingan ini, khususnya untuk serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2016 lalu di Kabupaten Bengkalis bisa mencapai di atas 90 persen," jelasnya.

Sementara Kajati Riau, Uung Abdul Syakur dalam sambutannya mengatakan, TP4D lahir dari Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya Tipikor di instansi pemerintah.

"TP4D ini lebih fokus kepada pencegahan dini, agar jangan sampai terjadi kejahatan korupsi," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan materi Diskresi dan Tipikor oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Sugeng Riyanta dan Asisten Intelijen Kejati Riau, SP Simaremare.*** #BENGKALIS