SAMARINDA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran masih banyaknya honorer (pegawai honor) di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Nasib honorer ini pun dikeluhkan para kepala daerah.

Menanggapi masalah ini, Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mencarikan jalan tengah yang terbaik.

"Tadi pagi saya telepon ke MenPANRB bahwa urusan itu masih digodok, tapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik karena masih ada di provinsi ribuan, di kabupaten/kota ratusan itu juga angka angka yang perlu kita pikirkan bersama," kata Jokowi dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023), seperti dikutip dari tirto.id.

Dituturkan Jokowi, saat dirinya menjadi Wali Kota Solo, penerimaan honorer sudah dihentikan 100 persen.

"Saya enggak tahu, kenapa bisa muncul ribuan (tenaga honor) lagi," katanya.

Menurut Jokowi, aturan mengenai tenaga honorer di pemerintah daerah masih digodok oleh Kementerian PANRB.

"Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah. Tadi pagi saya minta ke MenPANRB, tolong kalau nanti sudah diputuskan bisa kita laksanakan bersama," kata Jokowi.

Jumlah tenaga honor atau non-aparatur sipil negara (ASN) terus meningkat setiap tahunnya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah tenaga honor mencapai 2.360.723 orang pada 2022.

Data BKN juga menunjukkan masih ada 360.950 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN padahal masa kerja sudah 11-15 tahun.***