PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Juli mendatang, ladang minyak dan Gas (migas) di blok Kampar yang sampai saat ini masih dikuasai oleh PT Medco E&P akan berakhir masa kontraknya. Namun rencananya, PT PT Medco akan mengurus perpanjangan izin eksplorasinya ke Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui SK Migas.

"Ya, saya dapat informasi jika PT Medco akan mengurus perpanjangan izin eksplorasinya ke Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui SK Migas. Tapi belum ada kepastian sampai sekarang," terang Bupati Pelalawan HM Harris pada sejumlah wartawan di Pangkalan Kerinci, Selasa (26/2/2013).

Harris mengatakan bahwa informasi perpanjangan izin Medco itu didapatnya dari pejabat di SK Migas. Menurutnya, proses melanjutkan eksplorasi hasil bumi di Pelalawan oleh perusahaan Migas itu kini sedang diproses di Kementrian ESDM. Namun hingga sekarang PT Medco belum meminta rekomendasi perpanjangan ke Pemda Pelalawan, sebagai salah satu syarat pengajuan ke SK Migas.

"Apalagi, hampir 70 persen areal eksplorasi PT Medco berada di wilayah Pelalawan, terbentang dari Kecamatan Kerumutan, Pangkalan Lesung hingga Ukui," tandasnya.

Karena itulah, sambungnya, niat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan untuk mengelola sendiri ladang minyak dan Gas (migas) di blok Kampar itu terus diproses. Apalagi Pemkab Pelalawan sendiri telah mengajukan persyaratan administrasi ke Kementrian ESDM sejak akhir tahun 2012 lalu. Minat untuk mengelola blok Kampar telah termaktub sejak perten gahan tahun lalu, mengingat izin Medco akan segera berakhir.

"Kita sejak pertengahan tahun lalu sudah ada niat untuk mengelola ladang minyak dan Gas di Blok Kampar itu. Tapi jelas, kita sebelumnya akan melakukan kajian mendalam terkait tingkat produktivitas sumur minyak yang akan ditinggal perusahaan. Apabila keuntungan dihasilkan maksimal dibanding modal keluar maka keputusan mengelola blok Kampar akan dipastikan," ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim ahli dan beberapa peneliti. Rencananya, mereka akan meneliti terkait peluang pengelolaan serta keuntungannya. Jika tidak terlalu menguntungkan maka pihaknya akan memikir ulang untuk mengelola Blok Kampar, begitu juga sebaliknya.

"Ada juga wacana pengelolaan Blok Kampar itu bersama dengan Pemkab Indragiri Hulu," tandas Ketua DPD II Golkar Pelalawan ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Eka Putra menerangkan Lembaga Legislatif mendukung penuh niat Pemda itu. Untuk itu, Dewan bersama Pemkab akan berkerja sama mempersiapkan segala keperluan mengambil alih eksplorasi blok Kampar.

"Seperti pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) bergerak dibidang Migas hingga perekrutan personil yang berkompeten menjalankannya," ujarnya.

Pasalnya, masih kata Eka, dasar hukumnya jelas tertuang pada Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Migas, memberikan peluang kepada daerah mengelola sendiri ladang minyak terdapat di wilayah pemerintahannya. Apabila diperlukan Peraturan Daerah (Perda) agar lebih mengikatnya, dewan menghimbau segera diajukan ke pihaknya.

"Kita yakin, Pemda mampu mengelola blok migas yang 150 sumurnya ada di Pelalawan dengan produksi antara 1.400 hingga 1.500 barel per hari. Kami dengan Inhu juga ingin mengambil alih sumur minyak Medco yang ada di wilayahnya, kenapa tidak dengan kita. Kami yakin Pemda mampu mengelolanya dengan baik," terangnya.

Ditambahkannya, selain itu sampai saat ini keberadaan PT Medco di Pelalawan tidak terlalu menguntungkan daerah. Walaupun sumbangsih Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada pendapatan daerah cukup tinggi, dibidang pembangunan PT Medco seakan tutup mata. Permintaan perbaikan jalan akses Ukui-Kerumutan sepanjang 10 Kilometer, tak kunjung terealisasi sampai sekarang.

"Padahal kesepakatan itu diambil pada Juni tahun 2012 lalu dan sudah disetujui oleh BP Migas, sebelum badan itu dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika dibuka kembali perjanjian dari 10 Km, empat kilo dibangun tahun 2012 dan sisanya pada tahun ini sebelum izin perusahaan habis. Namun hingga sekaranng belum kelihatan pembangunan jalan oleh perusahaan Migas itu dan kondisi aklses Ukui-

Kerumutan semakin parah kondisinya, aktivitas kendaraan operasional beberapa perusahaan dituding sebagai penyebabnya," pungkasnya. (ilm)