PEKANBARU, GORIAU.COM - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai komitmen PT Asia Pulp and Paper (APP) mengenai kebijakan konservasi hutan dengan ikut memperbaiki lingkungan dan tidak merusak hutan alam, gambut serta konflik masyarakat diragukan.

''APP menerapkan 'Forest Conservation Policy/FCP' mulai 1 Februari 2013. Ditengah kesibukan APP melakukan sosialiasi FCP, pada 8 April 2013 'Eyes On The Forest' menemukan alat berat sedang menebang hutan alam di konsesi PT Riau Indo Agropalma (RIA),'' ujar Koordinator Jikalahari Muslim di Pekanbaru, Kamis (2/1/2014).

Menurut dia, alat berat yang ditemukan pihaknya sebanyak 7 unit yang sedang menebang hutan alam di lahan konsesi RIA yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan diketahui perusahaan tersebut merupakan salah satu pemasok kayu untuk APP.

Meski akhirnya APP mengakui kebenaran temuan EOF dengan mengatakan areal tersebut diminta masyarakat untuk tanaman kehidupan. Lantas, kayu alam yang ditebangan masuk dalam pabrik milik APP dan merupakan keraguan menerapkan FCP.

Jika dilihat dari aktifitas yang dilakukan APP selama ini, sebenarnya FCP APP tidak menjawab persoalan mendasar tetang praktek kejahatan yang telah dilakukan oleh perusahaan itu di masa lalu dan masa kini.

Di masa lalu, APP telah merampas hutan tanah milik masyarakat adat dan masyarakat tempatan sejak beroperasi pada tahun 1980-an.

Kejahatan di masa kini, APP terlibat dalam kasus korupsi kehutanan di Riau dengan terpidana mantan Bupati Pelalawan Azmun Jaafar, mantan Kadishut Riau Asral Rahman, mantan Kadishut Riau Syuhada Tasman, mantan Bupati Siak Arwin AS dan mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin.

''Untuk terdakwa mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, saat ini kasusnya sedang disidangkan di PN Tipikor Pekanbaru dan tujuh perusahaan APP juga terlibat dalam kasus 'illegal logging' yang dihentikan Polda Riau tahun 2008,'' katanya.

Sehingga para aktivis lingkungan yang ada meragukan komitmen pabrik bubur keras APP di Riau yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper untuk tidak lagi menggunakan kayu hutan alam dalam industri kertas dan bubur kerta melalui program FCP.

Karena menurut mereka, APP belum sepenuhnya menerima tuntutan agar melakukan restorasi ekosistem terhadap hutan alam dan gambut yang telah mereka rusak sejak mendapat izin dari pemerintah dan tuntutan itu dijawab diplomatis. ***