PEKANBARU – Partai Golkar Riau memasuki babak krusial dengan digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) yang akan menentukan kepemimpinan DPD I ke depan. Namun, dinamika yang berkembang bukan hanya soal siapa yang akan memimpin, melainkan juga bagaimana partai ini menavigasi antara pragmatisme politik dan loyalitas terhadap kadernya.

Pengamat politik dari Universitas Riau, Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si, menilai hasil Pemilu 2024 menjadi alarm bagi Golkar Riau. Meski tetap mengamankan tiga kursi DPR RI, perolehan kursi di tingkat kabupaten/kota serta dalam Pilkada mengalami kemerosotan. Hal ini disebut-sebut sebagai cerminan dari kepemimpinan Syamsuar sebagai Ketua DPD I.

Kini, dengan terpilihnya SF Harianto sebagai Wakil Gubernur Riau, muncul spekulasi bahwa Golkar akan mendorongnya sebagai Ketua DPD I. Namun, ada ganjalan besar: SF Harianto belum pernah menjadi pengurus Golkar, sementara dalam Juklak DPP Partai Golkar Nomor: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020, salah satu syarat utama calon ketua DPD I adalah pernah menjadi pengurus partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau organisasi yang berafiliasi dengan Golkar selama satu periode penuh.

"Apakah Golkar akan mengorbankan AD/ART demi kepentingan politik sesaat? Ini pertanyaan yang harus dijawab," ujar Tito.

Menurutnya, ada kemungkinan Golkar mencari celah untuk meloloskan SF Harianto, misalnya melalui perubahan aturan di Musda atas rekomendasi DPP. Jika itu terjadi, maka pragmatisme politik akan semakin menguat di Golkar Riau.

Di sisi lain, dua nama kader internal yang disebut-sebut layak memimpin Golkar Riau adalah Parisman Ikhwan (Iwan Patah) dan Karmila Sari. Parisman saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau dan telah dua periode di legislatif provinsi, sementara Karmila Sari adalah anggota DPR RI. Keduanya merupakan kader murni yang telah lama berproses di partai.

"Golkar tidak kekurangan kader potensial. Justru ada kepentingan segelintir orang yang ingin menguasai partai dengan cara pragmatis," tegas Tito.

Menurutnya, partai yang sehat adalah yang menjaga kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Keberhasilan sebuah partai politik ditentukan oleh kader yang memahami ideologi partai, bukan oleh figur luar yang datang dengan modal politik instan.

"Partai-partai yang sukses selalu mengutamakan kaderisasi. Jika Golkar tidak melakukan hal yang sama, maka partai ini akan semakin kehilangan identitasnya," paparnya.

Musda Golkar Riau akan menjadi ujian bagi arah politik partai ini. Apakah tetap berpegang teguh pada aturan dan mengusung kader internal, atau mengutamakan kepentingan jangka pendek dengan mengubah regulasi demi figur tertentu?

"Jika aturan partai dijalankan, peluang SF Harianto kecil. Sebaliknya, jika ada perubahan aturan untuk memuluskan jalannya, maka itu akan menjadi preseden buruk bagi Golkar Riau," kata Tito.

Sebagai partai yang identik dengan kekuasaan, Golkar kini dihadapkan pada pilihan besar: mempertahankan identitas sebagai partai kader atau semakin tenggelam dalam pragmatisme politik. Keputusan dalam Musda nanti tidak hanya menentukan siapa yang memimpin DPD I, tetapi juga masa depan Golkar di Riau. ***