
PEKANBARU – Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp12 miliar dari 380 saksi dalam kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD (Setwan) Riau, pengembalian ini dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, serta tenaga ahli yang turut menikmati uang hasil korupsi tersebut.
Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, mengungkapkan bahwa uang tunai yang telah disita saat ini mencapai Rp12 miliar. "Sampai saat ini sudah disita Rp12 miliar uang cash, itu di luar aset yang sudah disita di awal proses penyidikan," ujarnya, Kamis (30/1/2025).
Hingga kini, penyidik telah memeriksa 380 saksi dari total 401 yang dipanggil, masih ada lima saksi lagi yang akan menjalani pemeriksaan sebelum hasil penghitungan kerugian negara disinkronkan dengan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau.
Dugaan korupsi ini bermula saat DPRD Riau mencairkan anggaran SPPD tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp206 miliar, namun dana tersebut dimanipulasi hingga menimbulkan kerugian negara yang saat ini ditaksir mencapai Rp162 miliar. Dari hasil penyelidikan, ditemukan manipulasi pada 11.000 dokumen perjalanan dinas yang terdiri dari tiket pesawat, bukti hotel, serta dokumen perjalanan lainnya, Polda Riau dan BPKP telah memverifikasi data di 66 hotel serta tiga maskapai penerbangan untuk memastikan keabsahan perjalanan dinas tersebut.
Hasil pengecekan menunjukkan dari total 4.744 transaksi menginap yang diajukan, hanya 33 transaksi yang benar-benar terjadi, sementara sisanya 4.708 transaksi bersifat fiktif, hal serupa juga ditemukan pada tiket penerbangan, di mana dari 40.015 tiket yang diajukan, hanya 1.911 tiket yang benar-benar digunakan, sedangkan 38.104 tiket lainnya diduga fiktif.
"Pada tahun itu pandemi Covid-19 masih berlangsung, tapi mereka membuat laporan seakan-akan ada perjalanan dinas," ungkap Kombes Ade.
Selain pengembalian uang tunai, penyidik juga menyita berbagai aset hasil tindak pidana korupsi, di antaranya satu unit motor Harley Davidson XG500 tahun 2015, empat unit apartemen di Kompleks Nayoga City Walk, Batam, tanah seluas 1.206 meter persegi di Limapuluh Kota, Sumatera Barat, serta sebuah rumah di Jalan Banda Aceh, Pekanbaru, dengan total nilai miliaran rupiah. (mg1)