
BANGKINANG - Orang Indonesia itu banyak yang belum dewasa dalam berpolitik. Seharusnya pemerintah pusat tidak memberlakukan pemilihan kepala desa seperti layaknya Pilkada, karena banyak menyebabkan orang-orang dalam satu desa saling ''cakar-cakaran''. Kedewasaan politik yang diharapkan pemerintah pusat justru melahirkan perpecahan di tingkat bawah, seperti yang terjadi di Desa Pulau Permai, Kecamatan Tambang, Kampar, Riau.
Di desa yang permai dan nyaman ini sebelumnya warganya hidup tenang, namun karena adanya Pilkades akhirnya ketenangan itu terusik. Dalam kasus ini, kepala desa terpilih yang merasa ada kepala dusun atau orang yang tidak mendukungnya, akhirnya melakukan ''politik balas dendam''.
''Kita akan panggil Kades Pulau Permai dan fasilitasi untuk mencari titik temunya. BPD di desa itu ikut menyelesaikan itu bagus. Saat ini kita dorong organisasi yang dibentuk seperti Apdesi dan forum BPD ikut mencari solusi'' ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Kampar, Surya Budhi kepada wartawan.
Surya mencium indikasi tidak bagusnya hubungan kades dengan kadus (kepala dusun) maupun kades dengan BPD. "Pulau Permai barangkalai hubungan tak harmonis sehingga menimbulkan reaksi," ucap Surya.
Oleh sebab itu mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar dan mantan Calon Walikota Padang itu mengingatkan agar seluruh kades di Kampar dalam menjalankan tugas harus taat kepada aturan berlaku. "Walau ada kewenangan, tapi harus mengikuti prosedur, jangan semena mena. Kalau semena-mena maka itulah yang menyebabkan timbulnya masalah. Kalau kades mau baik-baik ajak partisipasi masyarakat," ulasnya.
Surya juga mengingatkan aparatur pemerintah desa menyesuaikan gaya kepimpinannya dengan kebutuhan masyarakat saat ini. "Kini pemerintah jangan bergaya mau dilayani namun jadilah pelayan bagi masyarakat. Kini pejabat harus melayani masyarakat," ulasnya.
Sementara itu, dari informasi yang dirangkum GoRiau.com, polemik di Desa Pulau Permai yang berujung aksi demonstrasi di Kantor Camat Tambang beberapa hari lalu dipicu oleh pemecatan kepala dusun IV Zaidar oleh Kepala Desa Jhonnery Samad. Pemecatan ini dengan alasan kadus tidak loyal terhadap kades.
Upaya mediasi telah dilakukan, selain di aula kantor kepala desa, mediasi juga telah digelar di kantor Camat Tambang namun tak juga meredakan ketegangan antara kedua belah pihak maupun massa pendukung.
Seperti diketahui, pelantikan Jhonnery sebagai Kades Pulau Permai sempat tertunda selama tujuh bulan karena ada gugatan pilkades dari calon lain. Ia baru dilantik pada 13 Juni 2016 pasa unggul pada pemungutan suara pada pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama tanggal 11 November 2015 lalu.
Kemenangannya dinilai bermasalah sehingga Bupati Kampar saat itu Jefry Noer tidak melantiknya bersama 10 kades lainnya pada saat pelantikan serentak 21 Desember 2015. Jefry menunjuk mantan Kades sebelumnya Syafrizal sebagai penjabat sementara (Pjs). Jhonnery Samad dilantik Bupati Kampar yang diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Surya Budhi. ***