PEKANBARU - Pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi. Agar masyarakat miskin di Provinsi Riau bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, Syamsuar memiliki solusinya.

Sebelum menyampaikan solusinya, Syamsuar menceritakan saat dirinya rapat dengan Dinas Kesehatan Riau dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, pimpinan rumah sakit pemerintah dan swasta, termasuk BPJS Kesehatan, terkait permasalahan keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

Syamsuar mengambil kesimpulan atas setiap permasalahan yang disampaikan dari berbagai pihak dalam rapat tersebut, bahwa permasalahan yang kerap terjadi di Provinsi Riau, masalah data yang berkaitan dengan penduduk miskin.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Sosial RI sudah memberikan rambu-rambu regulasi, agar data masyarakat miskin ini bisa diupdate 6 bulan sekali. Proses updatenya pun harus teliti. Kalau sudah terdata, dimusyawarahkan ditingkat desa/kelurahan yang dihadiri Ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan dipimoin kepala desa/lurah," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Senin (8/4/2019).

Ads
Untuk itu, Syamsuar menekankan, agar dilakukan seleksi yang benar. Agar mana masyarakat yang miskin benar-benar terdata masuk dalam golongan/kategori masyarakat miskin. Prosesnya, mulai dari kecamatan ke kabupaten/kota. Setelah itu, nanti dari kabupaten/kota diusulkan ke pemerintah pusat dan harus tertib administrasi.

"Tapi apa yang kami dengar dari BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Riau, kenyataannya datanya masih banyak bermasalah. Sebenarnya, kalau data ini sudah update dan valid, tidak akan ada persoalan kita. Kemarin itu tujuan saya, ada warga Riau yang belum memiliki BPJS kesehatan, saya tanya ke bagian keuangan ada berapa uang kita. Karena ada pajak rokok, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk dana BPJS Kesehatan," ungkap Syamsuar.

Syamsuar mengungkapkan, jika tidak digunakan dana pajak rokok ini, nanti kementerian keuangan akan memotong 37,5 persen. "Saya pikir dari pada dipotong, lebih bagus membantu rakyat kita yang miskin. Agar masyarakat miskin di Riau dapat terbantu mendapatkan pelayanan kesehatan," jelas Syamsuar.

Syamsuar sudah memerintahkan Kepala Dinas Sosial Riau untuk mengecek data masyarakat miskin yang valid dan untuk segera dibenahi. Sehingga nantinya Pemerintah Provinsi Riau bisa membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

"Saya juga minta bantu kepada camat se-Riau untuk melakukan pendataan. Sehingga masyarakat yang benar-benar miskin mendapatkan bantuan dan tepat sasaran," imbuh Syamsuar.

Tugas ini mulia sebagai seorang pemimpin, kalau benar melaksanakan tugasnya. Apalagi sudah ada dana dari APBN yang dialokasikan melalui pajak rokok dan bisa membantu masyarakat Riau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. ***