TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Panitia Kusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) yang membahas 5 dari 7 Rancangan Peraturan (Ranperda) usulan Bupati Inhil, HM Wardan akhirnya memutuskan untuk mensetujui 4 Ranperda dan mencabut satu buah Renperda.

Seperti yang dikatakan Ketua Pansus II DPRD Inhil, Herwanissitas kepada GoRiau.com, Selasa (4/11/2014) bahwa Pansus II telah sepakat dan merekomendasikan untuk mencabut satu buah Ranperda perubahan atas Perda Kabupaten Inhil Nomor 2 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan.

Dikatakan Politisi PKB Inhil ini, hal tersebut diputuskan setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Irianto. Serta mencermati status RSUD Puri Husada Tembilahan yang saat ini masuk dalam kategori BULD.

''Maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat 4,5,6,7 dan 8, PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang BLU, dijelaskan Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif layanan kesehatan dalam peraturan Bupati,'' jelas Herwanissitas.

Karena hal itulah, dikatakan Anggota Komisi IV ini, maka Pansus II bersepakat agar dalam penerapan aturan tarif pelayanan kesehatan untuk RSUD Puri Husada Tembilahan yang seyogyanya cukup memakai peraturan Bupati dan tidak perlu lagi memakai Perda.

''Maka itu kami merekomendasikan agar Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan RSUD Puri Husada Tembilahan untuk dicabut, karena tidak mungkin untuk diterapkan pada RSUD Puri Husada Tembilahan,'' tutup Herwanissitas.(ayu)