PEKANBARU – Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah disahkan, namun kondisi Kota Pekanbaru saat ini masih tidak ada bedanya dengan sebelum adanya peraturan ini.

Menurut pantauan GoRiau.com, sejumlah videotron dan papan iklan reklame yang menampilkan iklan rokok hingga saat ini masih beredar di tengah Kota Pekanbaru.

Padahal, sebelum disahkannya Perda ini, sudah muncul reaksi dari berbagai pihak, termasuk para pengusaha yang merasa akan dirugikan dari disahkannya Perda ini. Namun, pihak Pemko Pekanbaru berdalih dengan mengatakan upaya ini harus dilakukan agar Kota Pekanbaru bisa mendapatkan title “Kota Bersih” di nasional.

Baca Juga:  Pekan Depan Ranperda KTR Disahkan, Sekdako: Tak Ada Niat Mematikan UMKM

.Menanggapi hal itu, Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa meminta kepada pihak-pihak terkait untuk mendudukkan kembali persoalan ini.

“Saya minta baik di Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Bapenda untuk mendudukkannya kembali. Karena kemarin kata Kepala Bapenda, pak Alek, Perda ini juga menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya kepada GoRiau.com, Kamis, (14/11/2024).

Ia menjelaskan, dirinya menyerahkan kepada Satpol PP dan Bapenda untuk membahas teknis dari pelaksanaan Perda ini.

“Teknisnya memang dari Satpol PP dan Bapenda untuk ditindaklanjuti, apakah di regional bisa dilarang atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, didalam iklan ini masih terdapat ‘kebutuhan’ oleh pihak Pemko, namun, walaupun Pemko belum gencar dalam melaksanakan aturan yang sudah disahkan, seperti membangun ruangan khusus merokok, himbauan tidak merokok di tempat umum, dan sebagainya, di iklan rokok tersebut sudah terdapat peringatan bahaya dari merokok.

“Karena disitu ada kebutuhan juga. Lagian di iklannya kan sudah diingatkan, merokok dapat menyebabkan ini, ini dan ini,” pungkasnya. ***