PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau agar mengirimkan bantuan desa tepat waktu.

Hal tersebut disampaikan Politisi PPP ini, saat menerima banyak keluhan masyarakat di pedesaan, dimana mereka baru menerima bantuan desa di penghujung tahun, bahkan ada yang menerima di Bulan Desember.

"Bantuan desa itu sering terlambat, dikirimnya di akhir tahun, jadi penerima itu agak susah dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut. Jadi saya berharap paling lambat Maret sudah diterima desa," ujar Legislator Dapil Rokan Hilir ini, Senin (27/12/2021).

Menurut Husaimi, saat ini kondisi Bumdes yang ada, bervariasi, yakni ada yang benar-benar sudah bisa mandiri dan menghasilkan profit, tapi ada juga yang mengalami kegagalan sehingga modalnya terbuang.

Dia mencontohkan di Dapilnya, tepatnya di Kecamatan Tanjung Medan, ada Bumdes yang membuat minimarket sekelas minimarket waralaba yang ada di Pekanbaru.

"Di depan minimarket, dibuatkan kedai kopi, jadi perekonomian masyarakat setempat terbantu dengan adanya minimarket dari BUMDes ini," tambahnya.

Tapi ada pula Bumdes yang mengalami kerugian hingga bangkrut, misalnya yang membuka usaha kedai kopi, usahanya tutup. Kemudian, ada pula yang membuka ladang cabe, tapi mengalami gagal panen.

"Artinta, tidak semuanya pula yang bagus, yang bagus ini kita kasih lebih, supaya jadi motivasi yang tidak bagus tadi," tuturnya.

Diakui Husaimi, dirinya sangat mendukung keberadaan Bumdes, karena itu membantu perekonomian di tingkat pedesaan. Tapi, Pemprov juga harus melakukan pengawasan, dan memberi pembekalan kepada mereka.

"Kita mendukung Bumdes, bukan kita tidak mendukung, tapi harus ada penilaian khusus, dari sekian desa, mana yang tidak sehat tidak usah dikasih dulu. Biar dia berbenah diri dulu," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Riau.

Pasalnya, dalam waktu satu tahun belakangan  progres BUMDes sudah menunjukkan kemajuan yang positif  baik secara kualitas organisasi maupun kualitas bisnis.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kadis Pembangunan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Raja Saspi Kurniawan, saat menggelar konferensi pers, Sabtu (25/12/2021) di Mabest Kopi, Pekanbaru.

Dijelaskan Raja Saspi, sejauh ini dampak keberadaan BUMDes terbukti mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa, membuka peluang kerja, dan menambah pendapatan Desa. Makanya, Pemprov Riau akan terus memberikan Bantuan Keuangan Khusus terhadap BUMDes di Riau.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur, Yurnalis, mengatakan, pengalokasian dana BKK tahun 2022 akan mengalami perubahan skema, dimana anggaran yang dialokasikan tidak lagi sama bagi masing-masing BUMDes, melainkan berdasarkan klasifikasi BUMDes.

Menurut Yurnalis, di tahun 2022 mendatang, Dinas PMD Dukcapil akan melakukan klasifikasi terhadap BUMDes berdasarkan empat kategori, yakni dasar, tumbuh, berkembang, dan maju.

"BUMDes yang klasifikasinya maju akan mendapatkan BKK sebesar Rp200 juta, sedangkan yang klasifikasinya paling bawah akan mendapatkan Rp130 juta. Tujuannya tentu agar BUMDes yang maju usahanya dapat lebih mengembangkan bisnisnya agar lebih besar," jelasnya. ***