PEKANBARU – Kebijakan Plt Gubernur Riau Eddy Natar Nasution melakukan mutasi pejabat, terus mendapat kritikan dari komisi I DPRD Riau. Karena mutasi ini menyebabkan tidak kondusifnya suasana di jajaran Pemprov Riau. Ini menjadi salah satu faktor yang akan mengganggu helat Pemilu di tahun 2024, yang seharusnya tenang dan damai.

Penilaian ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Riau, Suprianto dari Fraksi FKB. Anggota DPRD Riau dapil Kampar yang sehari-hari dikenal dengan panggilan Ucok ini menuturkan, dirinya telah menerima puluhan curhat para ASN Pemprov yang sudah tidak nyaman dengan kebijakan pimpinannya.

"Pimpinan ASN sudah tidak menunjukkan moral hazard yang benar. Mutasi dan rotasi, tidak lagi berdasarkan pertimbangan analisis jabatan. Tetapi lebih kepada syur pimpinan sendiri,"katanya, Rabu (15/11/2023).

Bahkan jelasnya ada yang menangkap aura, meniupkan rasa takut, jelang penunjukan Penjabar (Pj) Gubernur Riau (Gubri)." Pertanyaan saya, bagaimana ASN ini akan menyelesaikan target pekerjaannya sampai akhir tahun?," tutur Ucok dengan tegas.

Anggota Fraksi PKB Dapil Kampar ini juga mengungkapkan, adalah tugas Komisi I untuk menjaga keamanan, dan kondusifitas tata kelola pemerintahan di Pemprov Riau jelang penyelenggaraan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

"Bagaimana akan damai, dan aman, situasi di birokrasi sendiri tidak kondusif, ASN berada dalam situasi ragu dan ketakutan, karena ancaman mutasi, dipenghujung tahun. Ada ratusan program yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini, termasuk harapan kami di musrenbang, Riau sukses penyelenggara dan pelaksanaan Pemilu 2024, ini yang sekarang menjadi ganjalan yang tidak nyaman," ujar Ucok.

Ia menyatakan dirinya akan mendorong Komisi I untuk melakukan gugatan hukum atas mutasi yang dilakukan karena melihat kondisi ini tidak sesuai dengan aturan yang ada karena sangat ironis sekali. Merusak tatanan dan menimbulkan kegaduhan. Bisa merusak jenjang karir ASN dan membunuh motivasi kerja karena tidak sesuai Anjab dan PP RI Nomor 49 tahun 2008 dan perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No 8 tahun 2005, tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 132 A. Pejabat kepala daerah sebagaimana disebut pasal 130 serta pasal 132 ayat 4. Atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan. Disebutkan kepala daerah dan wakil kepala Daerah dilarang :

A. Melakukan mutasi pegawai

B membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yg dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya.,Silahkan baca aturan ini, sehingga eksekutif cerdas sebelum memberikan keputusan,"tutupnya. ***