
JAKARTA, GORIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai saksi untuk dua kasus dugaan korupsi sekaligus.
''Kita benar sedang memintai keterangan Gubernur Riau Rusli Zainal,'' kata Juru Bicara KPK Johan Budi, ketika dikonfrimasi di Jakarta, Jumat (19/10/2012) hari ini.
Kasus pertama adalah mengenai Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Stadion Utama PON Riau.
''Kedua adalah penyelidikan berkaitan dengan kasus korupsi di kabupaten Siak dan Pelalawan terkait pengelolaan hutan di kedua kabupaten tersebut,'' jelas Johan.
Tidak hanya itu, KPK juga memintai keterangan yang bersangkutan terkait pengembangan penyelidikan kasus pengelolaan kehutanan di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau. ''Pengembangan penyelidikan kasus di Siak dan Pelelawan soal pengelolaan kawasan hutan di sana,'' ujar Johan.
KPK belum dapat mengetahui jumlah dugaan penggelembungan dana proyek pembangunan stadion utama tersebut, yang diduga menghabiskan anggaran lebih dari Rp1,1 triliun. Jumlah APBD yang dianggarkan untuk pembangunan sarana olahraga tersebut hanya Rp900 miliar.
Untuk kepentingan penyelidikan, menurut Johan, KPK telah mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal kepada pihak Imigrasi. Masa pencegahan Rusli telah habis pada 10 Oktober 2012.
Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi di pengeloaan kawasan hutan di Siak dan Pelelawan, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husein dengan hukuman enam tahun penjara. Majelis Hakim Tipikor menilai Burhanuddin bersalah dalam penerbitan izin penebangan kayu alam di Kabupaten Siak dan Pelalawan saat masih menjabat sebagai Kadis Kehutanan Riau.
Dalam putusan Pengadilan Tipikor di Riau, kerugian negara yang melibatkan mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar sebesar Rp12,3 miliar. Sedangkan kasus mantan Bupati Siak Arwin A.S. sebesar Rp301 miliar dan kasus mantan Kepala Dinas Kehutanan Asral Rachman sebesar Rp1,54 miliar.
Kedua bupati menjalani hukuman atas dakwaan memperkaya diri dan bersama-sama merugikan negara. Saat ini, Pengadilan Tipikor tengah mengadili mantan bupati dan juga Kadishut Riau berinisial BH.
KPK juga membuka penyelidikan baru mengenai proyek pengadaan barang dan jasa PON Riau. Dalam surat dakwaan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Eka Dharma Putra Rusli selaku Gubernur Riau disebut sebagai pihak yang diduga ikut menyuap.
Eka baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Kepala Dispora Lukman Abbas, Rusli Zainal selaku dan Site Administrasi Manajer dalam Kerjasama Operasi (KSO) PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya Rahmat Syahputra memberi uang Rp900 juta dari yang dijanjikan Rp1,8 miliar kepada anggota DPRD Riau 2009 - 2014.
Pemberian dilakukan agar anggota DPRD Riau membahas dan menyetujui Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Riau. Kedua tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Riau.
Surat dakwaan juga menyebutkan bahwa Rusli menelepon Lukman Abbas dan menginstruksikan agar Lukman memenuhi permintaan anggota DPRD Riau untuk memberi "uang lelah" terkait pembahasan Raperda.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Riau, 7 Agustus 2012, Rusli mengaku mengetahui ada permintaan ''uang lelah'' untuk anggota DPRD Riau terkait pembahasan Reperda, namun ia mengaku meminta Lukman membatalkan revisi peraturan daerah jika anggota DPRD meminta uang.
Berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Lukman dan Wakil Ketua DPRD Riau nonaktif asal Partai Amanat Nasional Taufan Andoso Yakin untuk kasus Peraturan Daerah No.6 tahun 2010 Provinsi Riau tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue PON juga telah lengkap dan siap disidang sejak Jumat (12/10). (nti/ant/mtc)