RENGAT, GORIAU.COM - Dua orang oknum LSM berinisial HN dan LH terlibat penjualan Tanah Kas Desa Payarumbai Kecamatan Seberida seluas 18 hektar dengan harga 10 hingga 14 juta perhektar. Oknum LSM berinisial HN itu merupakan salah satu dari dua orang yang sempat dikeroyok delapan orang warga Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik yang saat ini ditahan di Rutan Rengat.

Penjualan lahan TKD itu menurut Ketua Koperasi Perintis Paya Rumbai, Bustaman semula bertujuan untuk biaya operasional kedua oknum LSM tersebut untuk memperjuangkan lahan KKPA dari PT Banyu Bening Utama (PT BBU). Namum hingga saat ini kedua oknum LSM HN dan LH tak pernah muncul dan perjuangan KKPA itu tidak berhasil.

Dikatakan Bustaman, kronologis terjualnya lahan TKD itu dari Koperasi Perintis akibat pengaruh dari oknum berinisial ST, EA, PR, JD, dan YF yang juga warga Paya Rumbai. Bahwa ke lima oknum warga ini, membawa LH dan HN yang mengaku LSM dan siap menjamin dan akan berhasil melakukan gugatan lahan KKPA kepada PT BBU.

Namun, pada saat itu, HN dan LH meminta warga untuk membiayai kerja LSM tersebut. Sehingga lahan TKD dijual. Dalam perjanjiannya, jika PT BBU tidak berhasil digugat, maka penjualan TKD akan dikembalikan ke masyarakat. "Sayangnya jejak kedua oknum LSM itu, tak diketahui lagi," beber Bustaman.

Menyoal penjualan harga lahan TKD sambungnya Bustaman lagi, warga desa Paya Rumbai merasa tertipu ketika oknum LSM itu menghilang, dan TKD yang sudah sempat terjual menjadi kendala dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Perintis.

"RAT yang dilaksanakan pada bulan lalu di tolak Dinas Koperasi karena belum lengkap pertanggungjawaban administrasi karena terkendala dalam penjualan tahan TKD tersebut," ujar Bustaman.

Ketua Koperasi Perintis ini juga menambahkan, pihaknya akan kembali melaksanakan RAT sesuai petunjuk Dinas Koperasi, nanti dalam RAT itu akan diambil keputusan bersama apakah penjualan tanah TKD itu akan dilanjutkan ke jalur hukum.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Inhu Drs H R Iskandar Rab MM menegaskan, mengacu UU No 17 Tahun 2012, tentang koperasi, baik koperasi primer maupun skunder wajib melakukan RAT setiap tahun.

"RAT itu memuat antara lain kegiatan laporan pertanggung jawaban pengurus pada setiap akhir tahun, antara lain tentang laporan keuangan neraca program yang sudah, dan akan datang dilaksanakan dan evaluasi tahun sebelumnya," tambahnya. (nti/ro)