JAKARTA -- Penyuntikan vaksin Sinovac akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan karena paling berisiko tertular virus corona karena tugasnya bersinggungan langsung dengan pasien Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan hal itu untuk membantah wacana bahwa guru termasuk dalam prioritas mendapatkan suntikan vaksin Sinovac.

''Nantinya pemberian vaksin akan diprioritaskan terlebih dahulu bagi kelompok yang berisiko tinggi untuk tertular sesuai dengan pernyataan menteri kesehatan diantaranya tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan,'' kata Wiku, Rabu (9/12), seperti dilansir Republika.co.id.

Wiku mengimbau masyarakat Indonesia termasuk, elemen guru, untuk sabar menanti divaksinasi. Ia menjamin semua warga Indonesia bakal memperoleh vaksin walau tak langsung serentak.

Selama menunggu vaksinasi, masyarakat diimbau tetap mematuhi 3M, mencakup memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kepatuhan terhadap 3M menjadi metode pencegahan penularan Covid-19.

''Kami berupaya agar semua masyarakat Indonesia bisa mengakses vaksin Covid-19 secara bertahap,'' ujar Wiku.

Di tahap awal, vaksinasi Covid-19 memang diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu nakes dan petugas pelayanan publik.

Kemudian, secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu kepada penerima bantuan iuran BPJS, dan kelompok masyarakat lainnya.

Mengenai perencanaan vaksinasi bertahap hal yang lebih detail, pemerintah tengah menyusun peta jalan atau roadmap yang isinya menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara menyeluruh.

''Untuk keputusan final tahapan tersebut sedang difinalisasi oleh Kementerian Kesehatan dalam roadmap vaksinasi,'' ucap Wiku.

Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat agar para guru divaksinasi Covid-19 lebih dulu sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. PGRI Kota Bogor meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terburu-buru melaksanakan PTM tanpa mempersiapkan kondisi kesehatan para gurunya.***