JAKARTA - Praktik lancung di tingkat pemerintahan daerah kembali terbongkar lewat operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya Jumat (13/3/2026). Penangkapan massal ini mengindikasikan kuatnya dugaan bancakan anggaran pada sejumlah proyek di wilayah tersebut.

Lembaga antirasuah mengendus adanya aliran dana haram yang bermuara ke kantong pimpinan daerah. Uang panas itu diduga kuat sebagai pelicin atau komisi dari berbagai pengerjaan infrastruktur maupun pengadaan barang di pemerintahan setempat.

"Diduga ada penerimaan yang diterima oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Penyidik saat ini masih memeras keterangan dari Syamsul dan puluhan orang yang terciduk dalam operasi tersebut. Pemeriksaan maraton terus berjalan di Gedung Merah Putih untuk mengurai peran masing-masing terperiksa secara terang benderang. Tim penindak memiliki tenggat waktu 1 x 24 jam guna menentukan status hukum bagi mereka yang terbukti bermufakat jahat merugikan daerah.

Rentetan penangkapan ini memperlihatkan rapuhnya integritas tata kelola pemerintahan lokal maupun instansi pusat. Manuver di Cilacap tersebut menjadi operasi kesembilan yang digawangi penyidik sejak awal tahun 2026.

Jerat hukum serupa sebelumnya telah menghentikan langkah sejumlah pejabat publik. Sebut saja penangkapan delapan orang di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, hingga petinggi Bea Cukai yang tersandung kasus impor barang tiruan. Memasuki Maret 2026, pusaran korupsi juga menyeret Bupati Pekalongan dan Bupati Rejang Lebong sebagai tersangka pengadaan jasa serta suap proyek.***