PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar berjanji, operasi penertiban ''pencurian tanah negara'' untuk kebun kelapa sawit, tidak hanya dilakukan untuk kebun sawit masyarakat, tetap juga korparasi yang menguasai hingga ratusan hingga ribuan hektare. Tim ''tidak pandang bulu'' dalam penertiban ini, baik penguasaan pribadi orang per orang atau perusahaan, semua dikenakan hukum yang sama.

Tindakan pencurian tanah negara yang merupakan aset yang dimiliki seluruh rakyat bukan sebagian orang itu, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dikatakan Syamsuar, pihaknya telah mengantongi nama-nama perusahaan yang tidak memiliki izin. Itu berdasarkan temuan tim monitoring DPRD Riau dan KPK seluas 1,2 juta hektare.

"Pekerjaan ini sudah lama, sudah lebih satu tahun. Kita belum tahu perkembangan 1,2 (juta) ini. Jadi menurut saya, bisa berkurang bisa berlebih luasannya. Nanti setelah tim turun ke lapangan (ketahuan jumlah luasan)," kata Syamsuar.

Ads
Syamsuar memastikan tim dibentuk akan segera turun ke lapangan, ke kebun-kebun sawit ilegal baik milik perusahaan, kelompok masyarakat maupun gabungan perusahaan dengan masyarakat yang menggunakan pola KKPA.

"Tim kecil itu memetakan tentang apa yang harus dilakukan. Nanti banyak instansi di situ," kata Syamsuar.

Syamsuar belum tahu pasti, potensi Pendapatan Asli Daerah yang akan didapat dari kebun sawit ilegal itu belum diketahui atau belum terhitung.

"Kebun ilegal tentunya tidak ada izin, dan kedua mungkin dalam kawasan hutan. Tapi tak ada izin ini bisa saja di luar kawasan hutan," jelas Syamsuar.

Syamsuar menegaskan, dalam operasi penertiban tersebut, sasaran utamanya adalah perusahaan yang membuka kebun sawit ilegal. Dia juga memastikan kelompok masyarakat juga ada yang belum memiliki izin. Namun, pihaknya bukan menertibkan petani kecil, melainkan korporasi.

"Perorangan pasti ada. Yang jelas, sasaran kita bukan perorangan menyangkut petani kecil. Ini perlu saya luruskan dulu. Jangan kesannya nanti tim ini untuk menertibkan petani kecil kebun sawit, bukan. Tapi yang besar-besar," tegas Syamsuar. (gs1)