PEKANBARU – Kebijakan Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang menggratiskan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam bagi siswa SMA dan SMK mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, para pengamat ekonomi menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar program ini berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan sektor lain.

Pengamat ekonomi, Edyanus Herman Halim, menilai kebijakan ini dapat berjalan optimal jika pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran pada sektor yang kurang prioritas. "Pemangkasan bisa dilakukan pada anggaran perjalanan dinas, makan minum pejabat, pakaian dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), atau infrastruktur yang kurang mendesak. Jangan sampai ada anggaran yang terkesan dipaksakan hanya demi menghabiskan dana," jelasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi, Gatot Wijayanto, melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan. "Program ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi beban ekonomi orang tua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, perlu analisis menyeluruh mengenai kelayakan implementasinya agar tetap sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran," paparnya.

Gatot menyoroti tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini:

1. Prioritas Penganggaran: Pendidikan harus menjadi prioritas utama, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor esensial lainnya seperti gaji pegawai dan layanan publik.

2. Sumber Pendanaan: Perlu perencanaan yang matang dalam alokasi APBD agar pendidikan gratis bisa direalisasikan tanpa membebani kas daerah.

3. Dampak Jangka Panjang: Investasi di sektor pendidikan akan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing daerah.

Gubernur Riau menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menekan angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi tersebut. Program ini direncanakan mulai berjalan tahun ini dengan pendanaan dari APBD.

"Kami berharap program ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Riau," tambah Gatot.

Dengan perencanaan yang matang serta pengelolaan anggaran yang efisien, kebijakan pendidikan gratis ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani anggaran daerah. ***