TELUKKUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menggesa pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Targetnya, MPP sudah beroperasi di Kuansing pada tahun 2024 mendatang.

Bupati Kuansing Suhardiman Amby berkomitmen untuk membentuk MPP sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu ditegaskan Bupati Kuansing yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Kuansing Muradi saat membuka forum konsultasi publik (FKP) pembentukan dan penyelenggaraan MPP, Senin (11/12/2023) pagi.

FKP ini dilaksanakan di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing, dihadiri oleh Kapolres Kuansing, Ketua PA Telukkuantan, Ketua PN Telukkuantan, Kepala OPD, Kepala PLN Telukkuantan, pihak bank, PWI Kuansing dan tokoh masyarakat. Narasumbernya adalah Asisten III Muradi dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jhon Pitte Alsi.

Dalam pemaparannya, Muradi menyatakan MPP ini sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Di MPP ini, semua unit layanan publik akan tersedia.

"Tentunya, masyarakat akan semakin mudah dalam mendapatkan layanan. Masyarakat ada keperluan, tinggal datang ke MPP, ada gerai-gerai yang akan kita siapkan," ujar Muradi.

GoRiau Forkopimda berfoto bersama usa
Forkopimda berfoto bersama usai pembukaan FKP pembentukan MPP Kuansing. (foto: ist)

Sesuai arahan Bupati Kuansing, MPP Kuansing akan ditempatkan di Pasar Rakyat Telukkuantan. Bupati, lanjut Muradi, sudah memerintahkan Dinas PUPR untuk merenovasi Gedung A Pasar Rakyat sesuai standar MPP.

"Kemudian, Dinas Kominfoss juga diminta untuk menyiapkan jaringan di MPP. Sedangkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diminta untuk menyiapkan sarana prasarana," papar Muradi.

Rencananya, Gedung A Pasar Rakyat akan disulap menjadi MPP. Untuk lantai dasar berisi gerai-gerai badan publik. Pada lantai dua akan dijadikan kantor. Sedangkan lantai tiga akan dijadikan cafetaria atau tempat pelaku UMKM.

"MPP ini menjadi fokus Pemkab Kuansing di tahun 2024, agar pelayanan semakin maksimal. Mengenai pelayanan, tahun 2022 nilainya adalah kategori C. Untuk tahun 2023, saya dapat bocoran nilai B, alhamdulillah ini berkat kerja sama kita semua," ujar Muradi.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kuansing Jhon Pitte Alsi menyatakan rencana pembentukan MPP sudah dimulai sejak tahun 2022. Pemkab Kuansing pun telah membentuk tim untuk pembentukan MPP.

"Sebenarnya MPP ini sudah beroperasi awal Januari 2024, seandai ada APBD perubahan," kata Jhon.

Menurutnya, MPP merupakan perluasan pelayanan secara terpadu dan terintegrasi. Agar MPP ini berjalan dengan baik, Pemkab Kuansing akan melakukan MoU dengan semua instansi yang melakukan pelayanan publik. Kemudian, dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama (PKS) dengan DPMPTSP.

Dalam kegiatan FKP ini, seluruh instansi meneken komitmen bersama dalam pembentukan MPP Kuansing.***