PEKANBARU - Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Zulfi Mursal mengaku keberatan dengan rencana Gubernur Riau, Syamsuar yang ingin mengajukan pinjaman ke BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Mantan Ketua DPRD Siak ini mempertimbangkan masa jabatan gubernur yang hanya tersisa kurang dari empat tahun, sementara durasi pinjaman tersebut berkisar sampai delapan tahun. Ini tentunya akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya.

Tak hanya itu, dalam pinjaman itu, Pemprov juga memiliki kewajiban membayar uang 0,185 persen dari total pinjaman. Ditambah lagi, dengan biaya provisi sebesar 1 persen  

"Ini akan memberi anggaran cuma-cuma kepada PT. SMI," ujar Zulfi, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, pencairan dana pinjaman ini, juga akan dilakukan secara bertahap, ini tentunya akan berdampak pula pada perencanaan yang harus dilakukan secara bertahap.

"Melihat pengalaman dari daerah-daerah yang sudah melakukan pinjaman, pencairannya pun bertahap, tidak sekaligus oleh karena itu perencanaannya pun tidak juga sekaligus, harus bertahap," katanya.

Ditambahkan Zukfi, banyak sebenarnya hal yang harus dikaji sebelum gubernur meneruskan rencana peminjaman ini, karena jika salah langkah akan menganggu kegiatan pemerintahan di kemudian hari.

Zulfi juga mengakui, dana segar ini memang dibutuhkan oleh Riau, terutama dalam memulihkan sektor perekonomian yang berdampak akibat covid-19. Tapi, jika dilihat dari segi resiko, ini cukup beresiko tinggi.

"Lebih bagus kita berjalan apa adanya ketimbang kita ingin macam-macam tapi ke depannya justru tidak baik," tutupnya.

Seperti yang diketahui, Gubernur Riau, Syamsuar berencana akan melakukan peminjaman sejumlah dana ke salah satu BUMN, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur melalui program nasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa. Untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.***