PEKANBARU – Pertemuan rutin Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Pekanbaru kembali digelar Senin (17/11/2025) di Pondok Pesantren Aulia Cendikia, Jalan Buana. Kegiatan yang dihadiri 25 pimpinan pesantren ini diikuti Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Pekanbaru, Zulfa Hendri, untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan pesantren.

Acara merupakan bentuk mempererat silaturahmi antarpimpinan pesantren. Pertemuan dipimpin Ketua FKPP Pekanbaru, Irwan Susanto, dengan fokus utama membahas urgensi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pesantren.

Dalam sambutannya, Zulfa Hendri menegaskan bahwa Perda Pesantren merupakan bentuk rekognisi pemerintah daerah terhadap peran penting pesantren. "Kehadiran 25 pimpinan pondok hari ini menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat implementasi Perda Pesantren secara efektif. Perda ini adalah payung hukum yang memberikan kepastian, pengakuan formal, dan memastikan pesantren memperoleh dukungan yang setara," jelasnya.

FKPP dan Kemenag menilai Perda tersebut mendesak diterapkan karena membuka peluang alokasi anggaran daerah untuk fasilitas fisik, bantuan operasional, serta penguatan tiga fungsi pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini juga menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan, termasuk kualitas tenaga pendidik dan perlindungan kesejahteraan santri. Selain itu, perda memudahkan kolaborasi pesantren dengan pemerintah daerah dalam berbagai program, khususnya pemberdayaan ekonomi.

Pertemuan yang berlangsung hingga sore hari itu turut membahas evaluasi kegiatan bulan berjalan, rencana program bulan berikutnya, serta informasi terbaru terkait kebijakan pesantren.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Pendidikan Darel Hikmah, Yasmar, menekankan pentingnya pendidikan Olimpiade bagi santri sebagai upaya meningkatkan mutu akademik. Menurutnya, penguatan sains dan ilmu umum melalui jalur olimpiade membuktikan bahwa pesantren mampu bersaing dalam pendidikan modern. Diskusi ini relevan dengan penguatan kualitas pendidikan yang dijamin dalam Perda Pesantren.

Pada sesi pembahasan kebijakan, FKPP juga menyoroti penetapan EMIS (Education Management Information System) sebagai data tunggal yang harus diikuti seluruh pesantren. Selain itu, setiap lembaga diminta segera membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai arahan Direktorat Pesantren pada 31 Oktober.

Irwan Susanto bersama Sekretaris FKPP, Jumakri, berharap forum komunikasi ini mampu menyuarakan kebutuhan pondok pesantren di Pekanbaru, khususnya mengenai TPPK, pemanfaatan EMIS, serta penguatan aspek akademik seperti program Olimpiade, agar dapat ditindaklanjuti secara cepat oleh pemangku kebijakan. ***