PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Bupati Pelalawan HM Harris melalui Kabag Humas Setda Pelalawan Farid Mukhtar S.Sos meminta agar PNS Pelalawan untuk tetap menjaga netralitasnya selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Netralitas ini sesuai dengan surat edaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Propinsi Riau dengan nomor 11/Bawaslu-Riau/I/2013.

"Jadi berpijak pada surat edaran itu, kita himbau para PNS di lingkungan Pemda Pelalawan, baik yang bertugas di kota Pangkalan Kerinci maupun di kecamatan-kecamatan serta di desa-desa untuk tetap menjaga netralitasnya sebagai PNS," tandasnya.

Netralitas yang dimaksudkan di sini, sambungnya, adalah bahwa seorang PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang displin Pegawai Negeri Sipil.

"Terkait hal ini, ditegaskan juga dalam PP nomor 53 itu bahwa PNS dilaranag memberikan dukungan kegiatan kepala calon gubri, maksudnya terlibat dalam kegiatan kampanye," katanya.

Selain itu, lanjutnya, PNS juga dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Di samping itu, mengadaan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu juga dilarang, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

"Arti dari kegiatan yang mengarah pada keberpihakan itu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan dan seruan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Begitu juga pemberian barang kepada PNS dan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat tidak diperbolehkan," ujarnya.

Saat disinggung jika ditemukan adanya oknum PNS yang membandel dengan tetap memberi dukungan kepada salah satu calon dan terlibat aktif dalam kegiatan tim sukses, Farid mengatakan bahwa bagi PNS yang kedapatan terlibat dalam politik praktis maka akan mendapatkan sanksi tegas dari Pemda Pelalawan.

"Pemda Pelalawan akan menjalankan serta menegakkan aturan yang berlaku. Dan bagi PNS yang membandel maka Pemda melalui inspektorat akan memberi sanksi tegas. Kalau mau berpolitik, sebaiknya mundur dari PNS. Itu saja pilihannya," tegasnya menutup. (ilm)