JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyoroti soal keuangan DPR RI masa mendatang. Fahri berharap DPR tak bergantung pada pemerintah soal keuangan.

Hal demikian disampaikan Fahri dalam Diskusi Forum Legislasi bertajuj 'UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen' yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/06/2019).

Menurut politisi asal PKS ini, keuangan DPR RI harus mandiri secara sistem dan pengelolaan sehingga DPR sebagai pengawas pemerintah menjadi lebih kuat.

"Di negara demokrasi, keuangan DPR harus independen," tegasnya sembari menyinggung sistem keuangan DPR di negara demokrasi lain.

Fahri juga menyinggung soal kemungkinan minimya oposisi di masa pemerintahan mendatang jika Jokowi kembali jadi Presiden RI. Terlebih, putri Ketum PDIP, Megawati Sukarnoputri yakni, Puan Maharani disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menduduki posisi Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Katanya, "kayaknya nanti setiap partai ditarikin ama Pak Jokowi,".

Turut disampaikan oleh Fahri yang di periode mendatang tidak lagi menjabat DPR RI, dirinya kini tengah bersiap untuk merilis sebuah buku putih terkait parlemen sekaligus memperingati 100 tahun DPR di Indonesia.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Eva Kusuma Sundari yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengaku setuju dengan otonomi finansial di DPR RI. Tapi kata Eva, "bukan otonomi keuangan, melainkan otonomi anggaran,".

"Anggaran itu apa? Belanja, bukan (DPR) disuruh nyari duit seperti di otonomi keuangan," kata Eva sembari menyinggung anggota parlemen negara demokrasi lain yang diperbolehkan berjualan di gedung parlemen tanpa dipungut pajak.

Terkait kemungkinan minimnya oposisi di periode ke-2 Jokowi, Eva menduga, masih akan ada oposisi, setidaknya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya tahu PKS paling siap," ujarnya sembari menyinggung soal nilai-nilai syariah.

Lebih jauh, menurut Eva, Demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, memang berbeda dari Demokrasi di negara lain. Dalam Demokrasi Pancasila, oposisi kurang dikenal, "karena demokrasi kita gotong royong,".

Kegotong royongan inilah yang kemudian tercermin dengan adanya pembagian kekuasaan (sharing power) antara partai politik yang ada di Indonesia. Dan hal ini, dinilai Eva sebagai kelebihan dari sistem presidensialisme ala Indonesia.

"Dimana ada power sharing sehingga kita lebih stabil," ujarnya.

Terkait dengan disebutnya Puan Maharani sebagai kandidat terkuat Ketua DPR RI periode 2019-2024, Eva mengaku bangga dengan PDIP karena pernah mengirim Megawati sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia dan kini akan mengirim Puan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia.

Dengan masuknya Puan, kata Eva, diharap ada sejarah baru yang dibangun Cucu Proklamator RI itu di DPR. "Saya ingin Mbak puan mulai dengan feminisme. Kita mulai dengan feminis parlemen,".***