PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengatakan niatnya untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi merupakan langkah guna memastikan bahwa mereka yang menduduki posisi tersebut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk bekerja secara efektif.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan mengevaluasi pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Kami akan menempatkan orang-orang yang mau dan bisa bekerja,'' ujarnya saat coffee morning dengan awak media di kediaman wakil gubernur di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, Selasa (14/11/2023).

Ia menekankan bahwa dalam proses evaluasi ini, faktor utama yang menjadi fokus adalah kemampuan bekerja. "Saya tidak menginginkan orang dekat atau bukan, saudara atau bukan. Yang penting bagi saya adalah kemampuan untuk bekerja,'' tegasnya.

Edy Natar menjelaskan bahwa memiliki orang dekat di sekitar bukanlah jaminan jika kinerja tidak dapat diandalkan. "Kalau orang dekat saya tidak bisa bekerja, buat apa? Malah akan menjadi penghambat pembangunan dan kesejahteraan," tambahnya dengan tegas.

"Saya tidak mau yang namanya orang dekat atau tidak, saudara atau bukan. Yang penting sama saya adalah bisa bekerja," tutupnya Edy Natar.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersiap-siap melakukan evaluasi kinerja seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau eselon II di lingkungan pemerintah setempat. Evaluasi bertepatan dengan adanya badan baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) serta perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, Minggu (12/11/2023) mengatakan, pihaknya sudah meminta izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tinggal menunggu surat resmi keluar.

"Untuk evaluasi pejabat eselon II, saya sudah menghadap KASN, surat juga sudah kita layangkan ke KASN, dan sudah dapat izin dan tinggal surat resmi saja. Insyaallah pertengah bulan (November) sudah bisa kita evaluasi," ujar SF Hariyanto.

SF Hariyanto menegaskan, evaluasi kali ini berlaku untuk semua pejabat eselon II Pemprov Riau tanpa terkecuali.

"Seluruhnya pejabat eselon II kita evaluasi, tanpa terkecuali. Karena ada jabatan baru, pertama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dan kedua ada juga perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar)," ujarnya.

Selain itu, laniut SF Hariyanto, evaluasi dilakukan karena ada beberapa pejabat eselon II Pemprov Riau yang memasuki masa pensiun.

"Jadi itu perlu kita evaluasi dan penyegaran. Karena ada juga pejabat yang menjabat sampai tujuh tahun. Itu kan cukup lama untuk satu jabatan sampai tujuh tahun, mungkin kursinya sudah beberapa kali ganti. Itu perlu digeser, penyegaran," tegasnya.

"Tahun lalu kita sudah mengevaluasi pejabat eselon II, Alhamdulillah tidak jadi pelantikan. Sekarang kita evaluasi lagi, karena masa jabatan pejabat rata-rata sudah menjabat dua tahun dan sudah perlu dievaluasi," tambahnya. ***