PEKANBARU, GORIAU.COM - Belum tertangkapnya enam orang yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) menunjukkan kinerja Kejati Riau lemah. Penilaian ini disampaikan Ketua Umum DPN Indenpenden Pembawa Suara Pembrantas Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSPK3) RI Ganda Mora kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).

''Hingga saat ini masih ada sejumlah buronan terpidana atas berbagai kasus tindak pidana korupsi di wilayah kerja Kejati Riau yang belum tertangkap. Ini sesuai DPO yang diumumkan Kejati Riau beberapa waktu lalu, jadi kinerja Kejati Riau patut dipertanyakan,'' tegas Ganda.

Menurut Ganda, masih adanya buronan yang berkeliaran menggambarkan keberadaan intelijen di Kejati Riau tidak bekerja maksimal. ''Padahal alamat mereka lengkap, bahkan ada pihak keluarga tersangka yang bisa menjadi acuan dalam mencari keberadaan DPO. Tetapi kenapa hingga kini masih belum berhasil,'' tegas Ganda.

Meski begitu, Ganda juga memberikan apresiasi pada Kejati Riau yang sebelumnya telah mengumumkan 13 orang terpidana korupsi yang menjadi DPO dan kini sudah tertangkap tujuh orang dan sudah dijebloskan kedalam tahanan.

Sementara itu Kasie Penkum dan Humas Kejati Riau Andri Ridwan yang dihubungi melalui telepone selulernya, Rabu (24/10/2012) hanya mengamini penilaian tersebut. ''Pernyataan baik atau buruk yang ditujukan ke Kejati Riau, tentunya akan dijadikan sebagai masukan untuk pembenahan kedepannya,'' ujarnya.

Andri Ridwan mengatakan enam orang yang belum berhasil dijebloskan ke tahanan maish dilakukan perburuan. ''Mereka masih berkeliaran di tengah masyarakat, dan kita terus melakukan perburuan,'' tegasnya.

Enam orang yang masuk DPO tersebut diantaranya Nader Thaher (57), warga Jalan Sukamaju Indah, Pekanbaru, dia merupakan mantan Direktur Utama PT Siak Zamrud Pusaka yang sebelumnya divonis bersalah atas penyelewengan kredit Bank Mandiri ditahun 2001.

Kemudian Ibrahim (57), warga Jalan Karya Bhakti, Tenayan Raya, Pekanbaru yang merupakan mantan Bendahara BKS Riau dan terjerat kasus korupsi berjemaah di pengadaan bantuan bahan baku bangunan rumah untuk korban bencana alam di Kuansing tahun 2006.

M Yusuf merupakan terpidana korupsi pencairan dana bantuan pos pengeluaran tahun 2003 sebagai terpidana terbukti penyalahgunaan wewenang tanpa persetujuan Bupati Inhu ditahun 2003. Dan ada juga nama Agus Sukaryanto menjadi terpidana penyalahgunaanya wewenang.(rdi)