
PEKANBARU – Dugaan penggunaan material dari tambang galian C ilegal dalam proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Riau terus menjadi sorotan serius Komisi III DPRD Riau. Informasi ini mencuat tidak hanya dari pemberitaan media, tetapi juga laporan langsung masyarakat yang diterima oleh para wakil rakyat.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, menyatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama pelaku tambang ilegal yang diduga memasok material berupa pasir dan kerikil ke proyek tol melalui vendor.
“Info itu bukan hanya kami dapat dari berita di media, tapi juga berdasarkan informasi dari masyarakat,” ungkap Edi Basri kepada GoRiau.com, Jumat (30/5/2025) malam.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menambahkan, pihaknya akan segera memanggil PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku pelaksana proyek tol, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut.
“Kami akan panggil dulu pihak HKI, lalu vendor-vendor yang menyalurkan material ke mereka,” ujarnya.
Edi juga meragukan bantahan dari manajemen PT HKI yang menyebut tidak menggunakan material dari tambang ilegal. Ia menduga, perusahaan tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap asal-usul material yang digunakan.
“Seharusnya HKI melakukan cek dan ricek ke lokasi tambang, bukan hanya menerima dari vendor begitu saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Humas PT HKI, Idat, telah membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa HKI tidak mengizinkan vendor menggunakan material dari tambang ilegal.
“Jika ada vendor yang mengambil dari tambang ilegal, maka tagihan mereka tidak akan kami proses. Salah satu syarat utama pencairan pembayaran adalah melampirkan bukti distribusi resmi dari pemerintah kota atau kabupaten setempat,” jelas Idat, Senin (12/5/2025).
Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak HKI mengenai jumlah vendor yang terlibat dalam penyediaan material proyek jalan tol, maupun kejelasan status legalitas tambang yang mereka gunakan. ***