BENGKALIS, GORIAU.COM - Gagalnya paripurna DPRD Bengkalis, Senin dan Selasa lalu, dengan agenda sangat penting yaitu Ranperda Pajak Bumi dan Bangunan, yang akan menentukan PAD Bengkalis pada tahun 2013, dinilai sebagai kemerosotan lembaga legislatif tersebut. Selain itu, pembiaran yang dilakukan Badan Kehormatan juga menunjukkan alat kelengkapan dewan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Masyarakat menilai sebagian besar anggota dewan saat ini terlalu fokus mengurus partainya dan mempersiapkan diri untuk mencalon kembali menjadi anggota legislatif, sementara tugas-tugas pokoknya sebagai wakil rakyat terabaikan. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi, jika Badan Kehormatan (BK) DPRD berfungsi.

''Saya melihat Badan Kehormatan DPRD tidak berfungsi. Seharusnya mereka menegur anggota dewan yang sering tidak hadir saat paripurna atau agenda penting lainnya. Sejauh ini kita melihat tidak upaya ke arah itu sehingga anggota dewan seenaknya bolos,'' ujar tokoh masyarakat Bengkalis, H Effendi Buntat ketika dihubungi, Kamis (18/4/2013).

Ditambahkan Buntat, bisa jadi BK tidak berani menegur atau memberi sanksi kepada para anggota dewan yang sering bolos karena mereka sendiri juga melakukan hal serupa.

Sebagai wakil rakyat seharusnya anggota dewan mengedepan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya mendahulukan kepentingan partai dan pribadi. Baju partai seharusnya dilepas ketika duduk menjadi anggota legislatif sehingga bisa fokus mengurus kepentingan masyarakat.

''Agenda paripurna yang sempat dua kali batal kemarin menurut saya sangat penting bagi daerah karena menyangkut dengan penerimaan asli daerah (PAD). Di sini kita melihat sebagian besar anggota dewan tidak berpikir untuk kepentingan publik. Kalau mereka berpikir untuk kepentingan publik, seharusnya sesibuk apapun mereka harus hadir sehingga fungsi legislasi mereka berjalan,'' ujar Buntat.

Jika sampai awal Mei Perda PBB Perkotaan dan Perdesaan ini tidak juga disahkan, daerah yang akan dirugikan karena tidak bisa memungut atau menarik pajak dari masyarakat. Hal ini sesuai deadline dari Kementerian Keuangan, paling lambat awal Mei daerah sudah harus memiliki payung hukumnya.

''Ini pelajaran bagi kita masyarakat semua. Jangan mau lagi memilih anggota dewan yang lebih mementingkan kepentingan partai dan pribadinya,'' ingat Buntat. (jfk)