PEKANBARU, GORIAU.COM - Sikap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Edi Satria yang tak mau bertanggungjawab terhadap kegiatan yang bukan di era kepemimpinannya dinilai wajar oleh DPRD Riau. Meski begitu, DPRD meminta Kadispora kooperatif jika menyangkut masalah hukum.

Demikian dikakan anggota Komisi A DPRD Riau Riky Hariansyah Kamis, (18/7/2013) tentang dimintanya keterangan Kadispora baru oleh Pengadilan Negeri terkait suap PON maupun proyek PON.

''Jika kesalahan yang terjadi bukan di era jabatan Pak Edi Satria. Saya nilai penolakan bertanggungjawab disampaikan itu suatu kewajaran. Namun jika kasusnya ini sampai ke meja hijau atau pengadilan. Tentu harus bersikap kooperatif dalam memberi keterangan,'' sebut Riky seraya menegaskan dalam proyek adalah PPTK yang bertanggungjawab.

Senada juga disampaikan anggota DPRD Riau Ruslan Jaya. ''Pada prinsipnya, jika memang itu kesalahan terjadi bukanya dimasa kepemimpinanya. Maka suatu yang wajar penolakan bertanggung jawab. Karena tidak mungkin kalau kesalahan yang bukan era jabatan dia, lalu disuruh pula bertanggung jawab. Inikan secara hukum tidak mungkin. Beda halnya jika disaat itu dia terlibat dalam tandatangan proyek tersebut,'' katanya. (rdi)