TELUKKUANTAN - DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau prihatin dengan fenomena kepala desa (kades) kabur yang terjadi akhir-akhir ini. Seharusnya, kondisi tersebut tidak terjadi di Kuansing karena ada pembinaan dari pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kuansing, Jefri Antoni menanggapi kaburnya beberapa orang kades, diduga selewengkan dana desa, Senin (7/2/2022) siang di Telukkuantan.

Berita Sebelumnya:
-  Diduga Selewengkan Dana Desa, Kades di Kuansing Kembali Kabur
-  Lagi, Kades di Kuansing Menghilang

"Kami sangat prihatin sekali dengan kondisi ini. Sebab, jauh-jauh hari kami mengingatkan agar pemerintah melakukan pembinaan terhadap kades, sehingga tidak bermasalah hukum," ujar politisi yang akrab disapa Anto Nayar ini.

Dikatakan Anto, pihaknya selalu mengingatkan Inspektorat dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dissos PMD) agar senantiasa melakukan pembinaan terhadap kades. Sebab, kades memiliki latar belakang yang beragam dan perlu bimbingan.

"Hearing terakhir kami sampaikan juga, jangan ada kades yang berurusan dengan hukum. Bahkan, kami sampaikan, jika masih ada kades yang bermasalah hukum, berarti pemerintah gagal melakukan pembinaan," papar Anto.

DPRD Kuansing mengingatkan kades agar mengelola dana desa sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku. Jika ada keraguan, kades diminta untuk segera berkoordinasi dengan pendamping desa. Jika tak juga menemukan solusi, sebaiknya cepat berkoordinasi dengan Inspektorat atau Dissos PMD.

"Kita berharap, para kades di Kuansing memanfaatkan keberadaan pendamping desa. Jika masih ragu, segera koordinasi dengan Inspektorat atau Dissos PMD. Mudah-mudahan tidak ada lagi kades yang bermasalah hukum, apalagi kabur dari kampung," ujar politisi Demokrat ini.***