DURI - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, H Abi Bahrun mulai buka suara mengenai proses perjuangan pembentukan Kota Duri. Dimana hal itu dipicu dari statmen Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus pada sejumlah media yang memfitnah dan sangat menyudutkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

Selain mengapresiasi Anggota DPD RI selaku Perwakilan Daerah di Senanyan yang telah bekerja memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan daerah, khususnya untuk memperjuangkan Kota Duri agar menjadi DOB, Abi Bahrun mewakili Anggota DPRD Bengkalis yang lainnya juga mengaku kecewa atas pernyataan Anggota DPD RI tersebut.

"Kami agak kecewa atas pernyataan Anggota DPD RI yang terkesan mengadu domba antara masyarakat dengan kami di Pemda Bengkalis (Bupati dan DPRD Bengkalis), seakan kami tidak mengharapkan DOB ini. Kita tidak ingin Bupati kita difitnah seperti itu, Bupati tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan, makanya ini perlu kita luruskan kembali," ujarnya saat di konfirmasi GoRiau.com, Selasa (27/9/2016) pagi.

Semestinya, lanjut Abi, Anggota DPD RI jika memang berjuang ikhlas, silahkan melaksanakan tugasnya ke lapangan tanpa harus disambut khusus dengan beragam acara yang hanya akan menghambur-hamburkan biaya serta menyita waktu pihak lain.

"Dan kami melaksanakan tugas kami sesuai tupoksi kita masing-masing. Tidak perlu ada riak-riak dan suara besar agar pihak-pihak yang kurang setuju dengan rencana ini tidak terusik. Jangan mau datang ke Mandau saja sudah berkoar-koar sampai Amerika pun tahu. Setelah kita selesai melaksanakan tugas kita masing-masing, mari kita duduk semeja untuk melakukan finalisasi perjuangan ini," sebut Abi lagi.

Menurutnya, perjuangan Kota Duri ini adalah ranah pertempuran politik tingkat tinggi dan sudah banyak menelan korban dari semua Pihak. Sehingga pertempuran politik ini harus memiliki strategi yang komprehenship dan sekutu yang banyak.

"Jangan coba-coba berjuang sendiri, hendak jadi pahlawan karena akan mati konyol tanpa mendapat predikat kesyahidan. Kita tidak mau niat baik para pendahulu yang ikut memperjuangan DOB ini putus karena peta politik yang sengaja di kemas dari sekarang hingga Pilgub 2018 mendatang," ujarnya lagi.

Dijelaskan Abi, beberapa bulan lalu DPRD Bengkalis sudah sengaja khusus mendatangi Kementian Dalam Negeri untuk mengurus masalah Register Kecamatan yang masih terkesan ditahan berjalannya.

"Isu remeh temeh, saya terpaksa bukakan cerita yang seharusnya air ini sudah mengalir dengan senyap tapi pasti agar tak banyak batu yang merasa terganggu dengan aliran yang dia lewati. Dan terakhir, jelang Pilgub 2018 ini, masyarakat jangan mau di provokasi oleh isu-isu murahan yang akan menyesatkan kita semua agar salah langkah dalam menentukan sikap," tutupnya. ***