JAKARTA - Anggota Komisi IX Fraksi PKB DPR RI Nur Yasin mendorong agar aturan terkait kemasan pangan bisa lebih komprehensif guna memastikan kesehatan rakyat Indonesia. Hal tersebut Ia sampaikan kepada wartawan, Kamis (14/7/2022), menanggapi persoalan kemasan pangan yang tengah menjadi diskursus.

Pada prinsipnya menurut Nur Yasin, setiap peraturan yang dibuat oleh negara harus memiliki kriteria diantaranya; 1) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya; 2) Harus dibahas secara komprehensif; 3) Mencontoh kebijakan yang berhasil di negara lain (best practice).

Baca Juga: Dikira Boneka, Bayi Diselamatkan Warga dari Tempat Sampah

Baca Juga: Satgas Temukan Penimbunan 1,1 Juta Kg Minyak Goreng Kemasan di Sebuah Gudang

"Tidak semua negara di dunia ini seacuh kita terhadap kondisi-kondisi kemasan makanan dalam hal ini dampaknya terhadap kesehatan. Ada yang menarik, di Jepang itu sangat aman. Kita harus belajar!" kata Nur Yasin.

Di Indonesia aturan terkait kemasan pangan tertuang dalam Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019. Diantara ekses dari peraturan ini adalah meningkatnya penggunaan kemasan sekali pakai yang dampaknya adalah peningkatan jumlah sampah plastik. Meskipun, aturan ini juga bukan tak punya semangat positif; setidaknya dengan aturan inilah penggunaan Bisphenol A (BPA) dalam kemasan pangan-yang berbahaya bagi kesehatan-bisa dikurangi.

Baca Juga: Jokowi Datang, Sampah di Sepanjang Jalan HR Subrantas Menghilang

Baca Juga: Lelang Rp 1 Triliun di Pertamina Diduga Dikendalikan oleh Anggota DPR RI dari Riau

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS dan Inaplas tahun 2021, jumlah sampah plastik di Indonesia tembus di angka 66 juta ton per tahun. Data menyebut, 3,2 juta ton diantaranya mencemari laut dan menurut data KLHK RI tahun 2019 ada sebanyak 30 persen sampah plastik yang mencemari lingkungan. Muaranya adalah terganggunya kesehatan manusia yang mengonsumsi makanan dari tanah dan laut yang sudah tercemar itu. Menghirup udara yang tercemar dari bakaran sampah plastik juga jelas berbahaya bagi tubuh manusia.

Dan perlu dicatat, bahwa secara alamiah sampah plastik baru bisa terurai habis selama 100 - 500 tahun. Jadi, berupaya mengurangi penggunaan BPA dalam kemasan pangan demi kesehatan rakyat melalui Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 ternyata juga menimbulkan ancaman kesehatan bagi 2 hingga 10 generasi Indonesia. Hal ini tak ditampik oleh Nur Yasin.

Baca Juga: BPOM Temukan Ribuan Produk Makanan dan Minuman Tak Layak Konsumsi

Baca Juga: Remdesivir Tak Direkomendasikan WHO, Diizinkan Penggunaannya oleh BPOM

Karenanya menurut Nur Yasin, negara perlu mengkaji ulang kebijakan mengenai kemasan pangan agar tidak sebatas menimbang aspek kesehatan dari satu sisi tapi abai terhadap dampak kesehatan dari sisi lainnya. Itulah pentingnya pembahasan peraturan secara komprehensif. "Indonesia ini punya banyak ahli, hanya masalahnya kurang untuk saling berkomunikasi saja," ujarnya.

Nur Yasin menyampaikan, dirinya akan mencoba mengusulkan agar persoalan ini dibahas di Komisi IX di masa sidang ini. Jika terbukti bahwa kebijakan kemasan pangan yang ada saat ini tidak cukup sempurna, pihaknya akan mendorong agar aturan kebijakan tersebut ditarik (dicabut).

Baca Juga: PKB Mengaku Lebih Hati-hati dalam Berkoalisi

Baca Juga: Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim di G20 EDM-CSWG

"Tidak perlu malu. Presiden juga telah mencontohkan bahwa ketika kebijakan dikritik dan kritiknya benar, maka ditarik juga oleh presiden," kata Nur Yasin.

Ia meyakini, mitra kerja Komisi IX memiliki semangat positif untuk menjamin kesehatan rakyat dengan membuat kebijakan yang komprehensif.***