SELATPANJANG – Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Indonesia (DPN Perkasa) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung kebijakan penggunaan tukang atau tenaga konstruksi bersertifikat.

Ketua DPN Perkasa Kepulauan Meranti, Kudrianto melalui kuasa hukumnya, Agus Suliadi, SH mengungkapkan bahwa pihaknya merupakan mitra pemerintah dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan masyarakat yang telah diatur sebagai pengguna jasa konstruksi yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menggunakan tenaga kerja konstruksi termasuk tukang. 

"Keberadaan UUJK (Undang-undang Jasa Konstruksi) ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar mendapatkan layanan mutu yang baik dari tukang yang telah bersertifikat. Tukang wajib lulus uji kompetensi sebagai syarat mendapatkan untuk bisa bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi," ungkap Agus Suliadi, Senin (6/2/2023).

Agus juga menuturkan, DPN Perkasa hadir sebagai respon atas berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan dengan telah disahkannya PP nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, maka Undang-Undang tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Karena hal ini sudah diatur oleh sebuah undang-undang maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan karena sudah menjadi sebuah regulasi, pembangkangan terhadap undang-undang tersebut jelas ada konsekuensi sanksi yang telah diatur mulai dari denda administratif sampai dengan penghentian kegiatan pekerjaan seperti yang ditegaskan dalam pasal 99 UU no.2 tahun 2017 itu," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Agus, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti melalui para kepala dinas yang melaksanakan pelelangan tender proyek untuk tahun 2023 ini agar menyertakan sertifikat kompetensi kerja ini menjadi salah satu syarat wajib bagi peserta lelang, karena hal ini wajib bagi penyedia jasa dan pengguna jasa.

"Kita segera menyurati seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) tak terkecuali kepada seluruh kepala desa agar kegiatan pembangunan tahun 2023 ini tidak menyalahi aturan apalagi sampai tidak mematuhi Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2017," pungkasnya.***