PEKANBARU - Harapan akan hadirnya fasilitas publik yang memadai terus disuarakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran kota. Guna memastikan pemerataan infrastruktur tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan agar seluruh aspirasi riil dari hasil reses dapat bersinergi secara optimal dengan program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru.

Usulan masyarakat dari berbagai kecamatan tersebut kini telah dirangkum dan diparipurnakan melalui sistem elektronik pokok-pokok pikiran (e-Pokir). Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini menyebutkan bahwa daftar kebutuhan warga ini merupakan panduan faktual dari lapangan yang siap dieksekusi bersama oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dengan diparipurnakannya hasil reses terakhir, kami mendorong Pemkot untuk mengintegrasikan seluruh aspirasi tersebut. Catatan ini murni merupakan kebutuhan riil masyarakat di lapangan yang menanti realisasi berkesinambungan," ujar Dikky, Kamis (3/9/2026).

Pemerataan Pembangunan Wilayah Pinggiran

Selama ini, denyut kelengkapan fasilitas infrastruktur memang lebih terkonsentrasi di kawasan pusat kota. Namun, seiring dengan pemekaran dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan fasilitas dasar di wilayah lain seperti Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim juga memerlukan perhatian yang proporsional. Sebagai legislator dari daerah pemilihan tersebut, Dikky berharap ada keseimbangan pembangunan agar masyarakat di perbatasan turut merasakan standar fasilitas layaknya warga di pusat kota.

"Pembangunan yang berjalan dengan baik di tengah kota diharapkan bisa berlanjut secara merata hingga ke wilayah Tenayan Raya dan Rumbai. Warga di sana sangat menantikan peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum pendukung lainnya," paparnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekanbaru ini mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah idealnya ditopang oleh tiga pilar utama, yakni musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), e-Pokir DPRD, serta penjabaran visi dan misi kepala daerah. Kolaborasi ketiga elemen ini diyakini mampu melahirkan kebijakan yang merangkul seluruh lapisan masyarakat.

"Setiap warga Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memajukan daerah dengan membayar pajak. Oleh karena itu, hadirnya realisasi pembangunan fisik yang merata ke seluruh sudut kota akan menjadi bentuk timbal balik yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," sebutnya.

Saat ini, data ribuan usulan warga telah terdokumentasi dengan rapi di dalam pangkalan data. Sistem pemerintahan yang kian terdigitalisasi memungkinkan setiap instansi terkait untuk langsung membedah dan menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran tanpa harus menunggu penyerahan dokumen cetak secara manual.

"Sistem di e-Pokir itu sudah otomatis disahkan. OPD tinggal mengambil data tersebut dan memprosesnya untuk kepentingan masyarakat luas secara terukur," pungkasnya. ***