PEKANBARU, GORIAU.COM - Dinas Perkebunan Riau diminta tegas dalam menjalankan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) RI Nomor 26 tahun 2007 tentang kewajiban perusahaan memperuntukan 20 persen lahan ke kasyarakat.

''Kita lihat sendiri masih ada sejumlah perusahaan di sektor perkebunan di Riau yang tidak menjalankan Kepmentan RI No 26 tahun 2007 tentang kewajiban memperuntukkan 20 persen lahan pada masyarakat. Karena itu, pihak pemerintah (Disbun) harus betindak tegas,'' kata anggota Komisi B DPRD Riau Hikmani Wahid, Jumat (19/7/2013).

Ia mengatakan, semestinya dalam menjalankan Kepmentan itu pihak Dinas Perkebunan (Disbun), baik itu tingkat provinsi atan kabupate/kota tegas.

''Tetapi saat ini terkesanya Disbun tidak maksimal menerapkan dan ini terbukti dengan banyaknya terjadi konflik lahan diantara perusahaan dengan warga tempatan yang menuntut realisasi Kepmentan RI No 26 tahun 2007,'' kata politisi PAN dari Dapil Kampar ini seraya menegaskan, peruntuk hak untuk masyarakat sesuai yang ketentuan di Kepmentan.

"Kalau memang pihak perusahaan melaksanakan Kepmentan tersebut didalam pengawasan pihak Disbun selaku instansi terkait. Diyakini hal konflik lahan yang terjadi itu tentu bisa diminimalisir. Kemudian, bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat disekitar perusahaan tentunya dapat meningkat," terang Hikmani seraya menegaskan hal ini bantu masyarakat setempat.

Hikmani juga menyampaikan, apa yang diutarakannya ini seiring atau tindak lanjut dari lanjutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 tahun 2013 yang Putusan Perkara Pengujian UU No 41 tahun 1999. Putusan MK itu, sebutnya, sangat penting ditaati keberadaan haknya masyarakat di hutan. Sebab, kata Hikmani harus jadi perhatian pihak pemerontah daerah. (rdi)