PEKANBARU, GORIAU.COM - EF, mantan Kabid Jalan Dinas PU Kabupaten Bengkalis yang menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi pembangunan peningkatan jalan Bengkalis mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (12/11/2013).

Perannya diungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis bahwa terdakwa selain sebagai KPA Jalan Anugrah/Kabid Jalan, dia juga bertanggung jawab sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bermasalah tersebut.

Adapun objek kegiatan yang bermasalah tersebut yaitu pembangunan peningkatan Jalan Anugrah, di Desa Sepahat merupakan pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan warga untuk memperlancar arus transportasi dan membuka keterisolasian wilayah sehingga dapat diharapkan meningkatkan ekonomi masyarakat secara khusus warga sekitar yang mengarah ke perbaikan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan peningkatan Jalan Anugrah merupakan jalan lingkungan yang dibangun melalui dana APBD di wilayah Kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis.

Sinyalamen masyarakat yang menghadiri persidangan yang dipimpin hakim ketua JPL Tobing, SH, MH kepada GoRiau.com mengatakan ''sepertinya proyek ini terselubung baik dari pengusulannya maupun pelaksanaannya''.

Menurut mereka, pembanguanan Jalan Anugrah tidak melalui Musrenbangdes, dan tiba-tiba saja proyek itu muncul di akhir tahun.

Yang menjadi persoalkan masyarakat Desa Sepahat adalah pelaksanaannya dilapangan, karena sejak dimulainya pekerjaan masyarakat tidak tahu seperti apa bentuk pekerjaan dan siapa pelaksana kegiatan, tidak ada papan plang (nama proyek atau identitas pekerjaan), tidak tahu siapa pemborong atau rekanan kontraktor, tidak tahu siapa PPTK dan pengawas, serta berapa dana yang dianggarkan untuk pembangunannyapun tidak tahu.

Selanjutnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui dokumen Pelaksaanan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bengkalis 2012 yang diprogramkan untuk pembangunan jalan dan jembatan melalui kegiatan peningkatan jalan lingkungan perdesaan kecamatan Bukit Batu B oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Bengkalis, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penanggung jawab anggaran dengan item pekerjaan Peningkatan Jalan Anugrah RT 02 RW 02 Dusun Sejati Desa Sepahat, agregat base volume 1 unit dengan anggaran biaya sebesar Rp 1, 4 M.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkalis Arjuna Meghanada, SH MH mendakwa EF selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan peningkatan jalan telah melakukan perbuatan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa berawal dari kongkalikong WY yang membeli perusahaan PT Edi Cipta Coindo dari A. Setelah perusahaan berpindah tangan, WY lalu memindahkan lagi kepemilikan PT Edi Cipta Coindo kepada adik iparnya MH sebagai Direktur.

Pada tahun 2012 terdapat kegiatan peningkatan Jalan Poros Teluk Rhu Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Bengkalis dan Dusun Murni desa Sepahat Bukit Batu sepanjang 1200 X 6 M pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.996.143.000 yang mana EF menjabat sebagai KPA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bahwa dalam proses penandatanganan kontrak oleh terdakwa EF tanpa dihadiri dan tanpa sepengetahuan Muhammad Hendro selaku direktur PT. Edi Cipta Coindo.

Dalam realisasi pekerjaan ternyata tidak dilakukan sama sekali oleh kontraktor. Sementara uang muka telah dicairkan. Jaksa memperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 704. 774.331

Atas Perbuatannya tersebut, terdakwa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Selain itu perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 67 ayat 3 Perpres no 54 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. ***