
JAKARTA – Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, berencana melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri hari ini (4/9/2023). Namun rencana itu dibatalkan karena dilarang Anies Baswedan.
Dikutip dari Tempo.co, Sahroni menuturkan, dirinya bahkan sudah tiba di Bareskrim Polri untuk melaporkan SBY. Saat dalam perjalanan ke Bareskrim, ternyata Sahroni mendapatkan pesan dari Anies yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp.
“Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan dalam strategi pemenangan capres 2024,” kata Sahroni saat ditemui di Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023).
Sahroni mengungkapkan, dirinya juga sempat menghubungi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di perjalanan. Dalam sambungan telepon itu, Sahroni mengaku juga dilarang oleh Surya untuk melaporkan SBY.
“Tadi saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan,” kata dia.
Tuding SBY Sebar Berita Bohong
Sahroni yang merupakan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI itu awalnya ingin melaporkan SBY karena dinilai telah menyebarkan berita bohong pada pidato Jumat lalu, 1 September 2023. Saat itu, menurut Sahroni, SBY menceritakan soal pertemuan yang digelar di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023.
Dalam pidatonya, kata Sahroni, SBY menyatakan dalam pertemuan itu Anies berencana akan mendeklarasikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendampingnya pada awal September ini.
Ahmad Sahroni yang mengaku ikut dalam pertemuan tersebut membantah klaim SBY itu. Menurut dia, tak ada pernyataan seperti itu dalam pertemuan tersebut.
“Omongan itu saya katakan tidak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka,” kata dia.
Hubungan Partai NasDem dengan Partai Demokrat memanas pasca Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas pada Jumat lalu, 1 September 2023, dan memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan.
Dalam pidatonya, SBY memang sempat menyinggung soal pertemuan pada 25 Agustus tersebut. Dalam pertemuan itu, menurut SBY, Anies didampingi oleh Tim 8. AHY tak hadir saat itu.
"Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua. Bahwa awal September ini, berarti hari-hari ini akan mendeklarasikan koalisi ini sebagai kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapres yang sudah diputuskan," kata SBY.
SBY tak menyebutkan siapa cawapres yang dimaksud. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa Anies telah memilih AHY sebagai cawapresnya sejak Juni lalu.
Menurut Riefky, Anies bahkan telah membicarakan keputusannya itu kepada seluruh pimpinan partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan tak ada penolakan. Hanya saja, Riefky menyatakan bahwa Partai NasDem selalu meminta penundaan deklarasi pasangan Anies-AHY tersebut.
Putuskan Sepihak
Riefky juga menyatakan bahwa Surya Paloh memutuskan secara sepihak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurut dia, keputusan itu dibuat Surya pada Selasa malam, 29 Agustus 2023. Anies, kata Riefky, dipanggil ke NasDem Tower dan dipaksa untuk menerima keputusan itu.
Demokrat pun merasa kecewa karena Anies disebut tak menyampaikan langsung keputusannya memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Anies justru mengutus Anggota Tim 8 Sudirman Said untuk menyampaikan kabar itu ke Demokrat.
SBY pun sempat mengeluhkan dengan cara komunikasi Anies tersebut. Dia menyatakan sebelumnya Anies sempat lima kali bertemu dengannya. Namun, tak ada satu pun kata dari Anies Baswedan secara langsung yang dia dengar soal keputusan memilih Muhaimin Iskandar tersebut.
"Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun disampaikan kepada saya, dan tentu kepada ketua umum kita. Saya sebagai orang tua, kok jadi begini?" kata SBY.***