SEMARANG - Rencana pelaksanaan Apel Kebangsaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuai kririk terkait anggaran yang mencapai Rp 18 miliar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menjelaskan bahwa Apel Kebangsaan yang akan diadakan di Semarang, 17 Maret 2019, itu penting untuk menjaga Jawa Tengah tetap kondusif menjelang Pemilu 2019.

"Sebenarnya kalau mereka tahu, satu, kami sangat transparan, maka siapun boleh melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah monggo, kami harus menghadirkan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah," kata Ganjar usai menghadiri Musrenbangwil se-Eks Karesidenan Kedu di Pendopo Kabupaten Magelang, Jumat (15/3/2019) sore.

Ganjar merasa kondisi Jawa Tengah selama ini baik-baik saja, namun belakangan mulai diganggu dengan aksi-aksi oknum tertentu yang dinilai bisa memecah-belah kerukunan Jawa Tengah, terutama merebaknya berita bohong alias hoaks.

"Kemudian ada pembakaran motor di Jawa Tengah, sampai hari ini belum ketangkep(pelakunya). Apa artinya, kami tidak mau dirobek-robek. Maka kami buat acara itu, agar mereka bisa bersatu semuanya, kita bisa bersatu semuanya," tegasnya.

Politisi PDI-P itu menegaskan bahwa tidak ada kepentingan politik apapun dalam apel akan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah tersebut.

Ia mempersilakan siapapun boleh hadir dan dilarang membawa atribut partai dan calon presiden tertentu.

Tak terkecuali, bintang tamu yang akan dihadirkan tidak boleh menyampaikan ajakan atau kampanye politik. "Tidak ada kepentingan politik, memang saya agak sedih sih di-bully itu di medsos, semua bukan dari satu kelompok ternyata. Mohon maaf tidak dari dua kelompok, hanya satu kelompok kebetulan berbeda pandangannya itu saja. Padahal menurut saya, mereka hadir boleh. Maka kita larang membawa menggunakan atribut partai, kita larang menggunakan atribut capres. Kurang opo," kata dia.

Ganjar kembali menjawab soal anggaran yang terus menuai kritik, bahkan bully di media sosial. Ia menilai mahal atau murah biaya apel kebangsaan adalah relatif sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan. Seperti, untuk biaya konsumsi peserta yang ditargetkan mencapai 100.000-130.000 orang tersebut.

"Kalau saya menggerakkan seluruh warga Jawa Tenggah, menurut saya mahal, apa murah. Kami harus memberikan air minum, memberi makan kepada mereka. Kalau anda tahu sebenarnya kepentingannya untuk mereka," tuturnya.

Ia juga menyatakan, pengeluaran anggaran tersebut sudah sesuai prosedur dan terbuka. Masyarakat dipersilakan untuk mengakses dan mengkritisi meski kemudian menimbulkan pro dan kontra.

"Lho kalau kami mau sembunyi-sembunyi enggak saya buka kok, maka semua orang bisa membuka itu, maka itulah hebatnya Jawa Tengah. Kami buka, semua bisa mengakses dan silakan mengkritisi boleh, enggak ada yang keliru gitu. Tidak sepakat jumlah enggak apa apa, tapi kami bisa jelaskan dengan sekian banyak kita memberikan fasilitas kepada mereka untuk mau datang," pungkasnya. ***